IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM

ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK DI BIDANG PERTANAHAN

Mela Srimufi — 2025-04-28

Pengelolaan hak atas tanah memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum dan pembangunan nasional. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan transaksi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi sinergi antara notaris dan PPAT dalam mendukung sistem hukum agraria yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berwenang membuat akta pendukung seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual, tetapi akta yang menjadi dasar pendaftaran tanah, seperti akta jual beli, hanya dapat dibuat oleh PPAT.Sinergi antara notaris dan PPAT menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi untuk memperkuat kolaborasi kedua profesi, sehingga mendukung sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Alifia Nur Basanti — 2025-04-28

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap hak cuti haid sangat urgen penerapannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam lingkup ketenagakerjaan. Sehingga fokus pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana UU Ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum, saksi, dan faktor yang menyebabkannya hak cuti haid ini tidak diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum pekerja perempuan serta sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak cuti haid. Metode penelitian yang digunakan adlah metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pengolahan data analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventifnya adalah dibentuknya UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Sedangkan perlindungan hukum represifnya penindaklanjutan yang ditempuh oleh perusahaan ataupun pekerja atas pelanggaran yang terjadi atas hak cuti haid. (2) Sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran atas hak cuti haid dan upahnya tercantum dalam Pasal 186 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan yakni kurungan pidana selama 1 bulan s.d. lama 4 tahun dan juga dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). (3) Terdapat 3 faktor dari tidak terpenuhinya hak cuti haid bagi pekerja perempuan, yaitu terbatasnya pengetahuan pekerja perempuan atas haknya mengenai hak cuti haid, kurangnya sosialisasi atau pendidikan dari perusahaan dan pemerintah, dan kurangnya pemahaman dari pengusaha mengenai ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cuti Haid, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

It is urgent to implement legal protection for female workers regarding the right to menstrual leave to prevent gender discrimination in the employment sphere. So the focus of this research is on how the Employment Law provides legal protection, witnesses, and the factors that cause the right to menstrual leave not to be implemented. The aim of this research is to analyze the legal protection of female workers as well as sanctions for employers who do not provide menstrual leave rights. The research method used is a library research method with a normative juridical research approach and qualitative analysis data processing. The results of this research show that (1) Legal protection for female workers, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The preventive legal protection is the establishment of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Meanwhile, repressive legal protection means follow-up actions taken by companies or workers for violations of menstrual leave rights. (2) The sanctions given if there is a violation of the right to menstrual leave and wages are stated in Article 186 Paragraph (1) of the Manpower Law, namely criminal imprisonment for 1 month to 1 month. 4 years and also subject to a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) up to. Rp. 400,000,000 (four hundred million rupiah). (3) There are 3 factors in the non-fulfillment of menstrual leave rights for female workers, namely limited knowledge of female workers regarding their rights regarding menstrual leave rights, lack of socialization or education from companies and the government, and lack of understanding from employers regarding the provisions contained in statutory regulations. invitation valid in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Menstrual Leave, Employment

KEWENANGAN KEPALA SPBT TNI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BBM DI LINGKUNGAN TNI

Arif Hidayat Efri — 2025-04-28

Penelitian ini membahas tanggung jawab Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) dalam pengelolaan dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) serta pelumas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala SPBT TNI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sarana dan prasarana BMP sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2019. Tanggung jawab ini meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, pengawasan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta penyusunan laporan dan evaluasi kinerja. Namun, terdapat tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan masalah teknis yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. Untuk itu, solusi berupa peningkatan kapasitas personel, modernisasi fasilitas, serta kerja sama lintas instansi diperlukan guna memastikan pengelolaan logistik yang efisien dan sesuai dengan regulasi.

ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA YANG DIBUATNYA DI HADAPAN PARA PENGHADAP

Asi Nanda Viona — 2025-04-28

Penelitian ini membahas kewajiban notaris dalam membacakan akta autentik di hadapan penghadap, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji dasar hukum kewajiban tersebut dan dampak hukum apabila notaris tidak membacakan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan akta oleh notaris merupakan elemen penting untuk menjamin pemahaman para pihak terhadap isi akta, serta menjaga keabsahan akta sebagai dokumen otentik. Jika kewajiban ini diabaikan, akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, kecuali dalam hal akta wasiat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan merusak integritas profesi notaris. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap UUJN untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, serta merekomendasikan perbaikan dalam pelaksanaan tugas notaris.

ANALISIS YURIDIS MEDIASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI IKATAN NOTARIS INDONESIA

Fauzan Haviz — 2025-04-28

Dualisme kepemimpinan di dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengganggu kestabilan dan profesionalisme notaris di Indonesia. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, peran mediasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi penting sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi Kementerian Hukum dalam penyelesaian konflik dualisme organisasi INI serta hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur yang berkaitan dengan mediasi dan hukum organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi Kementerian Hukum memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik, meskipun terdapat beberapa hambatan terkait dengan perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas mediasi agar lebih efektif dalam meredam konflik di masa depan.

URGENSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI TANAH

Afdal Aperta Safatullah — 2025-04-28

Transaksi jual beli tanah memiliki implikasi hukum yang signifikan, sehingga membutuhkan instrumen hukum seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum. PPJB berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan sebelum Akta Jual Beli (AJB) dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran atau wanprestasi terhadap PPJB yang memicu sengketa hukum antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada urgensi PPJB dalam transaksi tanah serta bagaimana instrumen ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh notaris memiliki tiga kekuatan pembuktian utama: lahiriah, formal, dan material. Hal ini menjadikan PPJB sebagai instrumen hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada penjual dan pembeli, sekaligus memitigasi risiko sengketa. Akta autentik memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan akta di bawah tangan, sehingga memperkuat posisi hukum para pihak dalam transaksi tanah.