IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM

TRANSFORMASI HUKUM KETENAGAKERJAAN DI ERA DIGITAL: MENUJU KEADILAN KESEJAHTERAAN PEKERJA PLATFORM DI INDONESIA

2026-04-21T21:24:24+07:00

Transformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh penetrasi teknologi digital dan tuntutan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Penelitian ini mengkaji konsep Smart Labor Law sebagai pandangan dunia hukum ketenagakerjaan masa depan yang menyambungkan teknologi digital dengan prinsip keadilan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-konseptual ( berfokus pada aturan, undang-undang, dan norma yang ada (pendekatan normatif). dengan memadukan teori transformasi hukum dan teori keadilan distributif berbasis digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia masih bersifat reaktif terhadap perubahan teknologi, sementara ekosistem kerja digital seperti gig economy, otomasi, dan kecerdasan buatan telah menggeser bentuk relasi kerja konvensional. Oleh karena itu, diperlukan reposisi hukum ketenagakerjaan menjadi sistem yang adaptif, prediktif, dan partisipatif melalui pemanfaatan big data, smart contracts, dan sistem perlindungan sosial digital. Transformasi ini tidak hanya menuntut pembaruan regulasi, tetapi juga perubahan paradigma bahwa teknologi bukan ancaman, melainkan instrumen hukum untuk redistribusi kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model konseptual Digital Welfare Justice yakni keadilan kesejahteraan berbasis data sebagai landasan bagi reformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia.

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TARIAN EROTIS DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN KECIMOL DI LOMBOK

2026-04-06T09:32:20+07:00

Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tarian erotis dalam kesenian kecimol dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tarian erotis pada kesenian kecimol. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Tarian erotis dalam kesenian kecimol secara yuridis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur mempertontonkan objek bermuatan seksual di muka umum dan unsur melanggar kesusilaan di muka umum sebagaimana diatur dalam UU Pornografi, Pasal 281 KUHP, dan KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan pada penari sebagai pelaku langsung, tetapi juga pengelola grup sebagai pihak yang menyuruh melakukan serta pihak yang merekam dan menyebarkan sebagai turut serta. Penerapan sanksi mengacu pada UU Pornografi sebagai lex specialis. Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, sedangkan masyarakat diharapkan menjaga norma kesusilaan dan budaya lokal.

PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM)

2026-04-21T21:26:34+07:00

Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) merupakan salah satu tindak pidana keimigrasian yang masih sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pre-emtif (sosialisasi dan penerbitan surat edaran indeks visa), preventif (pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing/TIMPORA), dan represif (tindakan administratif dan pro justisia). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia serta hambatan eksternal seperti ketidakkooperatifan WNA dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

PENGGUNAAN PASAL 132 AYAT (1) UU NARKOTIKA DAN PASAL 55 KUHP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT KASUS PERADILAN

2026-04-06T09:35:24+07:00

Narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, penerapan Pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat sering menimbulkan persoalan karena kerap dijadikan pasal pelengkap, padahal secara doktrinal seharusnya dikualifikasikan sebagai penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika serta penerapan kedua pasal tersebut dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, dengan analisis penafsiran gramatikal, autentik, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat ditandai oleh adanya komunikasi, kesepakatan, dan pembagian peran meskipun perbuatan belum terlaksana. Namun, ditemukan inkonsistensi penerapan hukum, di mana Pasal 132 ayat (1) sering diposisikan sebagai pelengkap, padahal merupakan delik mandiri. Sebaliknya, Pasal 55 KUHP lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana kolektif yang telah selesai. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap rumusan Pasal 132 ayat (1) serta ketelitian aparat penegak hukum dalam membedakan kedua konsep tersebut.

ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PERILAKU HAKIM DEMI MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

2026-04-21T21:25:39+07:00

Lembaga peradilan yang akuntabel merupakan pilar penting dalam negara hukum, namun Indonesia menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya laporan pelanggaran perilaku hakim yang tidak berbanding lurus dengan penjatuhan sanksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan konstitusional dan yuridis Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait pengawasan pelanggaran perilaku hakim, sekaligus merumuskan model penguatan kelembagaan demi mewujudkan akuntabilitas peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan teori negara hukum, checks and balances, dan akuntabilitas yudisial. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun Komisi Yudisial secara konstitusional diposisikan sebagai lembaga pengawas eksternal yang mandiri, efektivitasnya terhambat oleh tiga persoalan mendasar: kewenangan yang bersifat rekomendatif tanpa daya eksekutorial mandiri, dualisme pengawasan dengan Mahkamah Agung yang menimbulkan sengketa kewenangan di area abu-abu antara teknis yudisial dan pelanggaran etik, serta pembatasan ruang lingkup pengawasan akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan hakim konstitusi dari jangkauan Komisi Yudisial. Kondisi ini menciptakan enforcement gap yang nyata, terbukti dari 2.715 laporan yang diterima sepanjang 2025 namun hanya 124 hakim yang direkomendasikan mendapat sanksi. Sebagai temuan utama, artikel ini merekonstruksi model penguatan Komisi Yudisial melalui empat langkah: pemberian kewenangan eksekutorial, harmonisasi kode etik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, amandemen konstitusi guna memperluas pengawasan ke hakim konstitusi, serta digitalisasi sistem pengawasan berbasis kecerdasan intelijen dini. Penguatan ini diharapkan menciptakan keseimbangan proporsional antara independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

SACRED-SECULAR COALITIONS: FAITH-BASED ANTI-TRAFFICKING GOVERNANCE IN EAST NUSA TENGGARA

2026-08-09T08:39:55+07:00

East Nusa Tenggara is nonetheless plagued by human trafficking due to chronic poverty, unpredictable migration and insufficient official protection, and remains one of Indonesia’s most vulnerable to trafficking. The study explores how religious leaders and secular institutions might assist with local government to fight trafficking, focusing on coalitions and cooperation between churches, non-governmental organizations and government throughout NTT. Using a qualitative case-study design backed by documentary analysis our study maps the institutional structures, norms and practices through which religious, social and legal authorities engage at the community level to address trafficking. Findings demonstrate that religious leaders provide not only pastoral care, but are also protective infrastructure, early prevention and advocacy. Secular government is fragmented and relies on religious networks for execution. This paper begins with the concept of a “sacred-secular” coalition and argues that anti-trafficking legislation must acknowledge and integrate religious institutions into collaborative governance, rather than just as service suppliers.

THE VOID OF NORMS IN LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL E-BIKE RACING ON PUBLIC ROADS

2026-08-18T17:23:35+07:00

The phenomenon of illegal e-bike racing on public roads is growing as a form of technology-based deviant behavior that poses a high risk to traffic safety. This problem is significant because the rapid increase in the use of electric vehicles is not balanced with adequate legal certainty. The vacuum of norms in the regulation of electric vehicles results in law enforcement not having a clear juridical basis to classify or criminalize the practice of e-bike racing in public spaces. This research aims to formulate the appropriate construction of criminal law in overcoming the void of these norms and assess the effectiveness of the law enforcement mechanisms that are currently applied. By using the juridical-normative method combined with the statute approach, conceptual approach, case approach, this study found that e-bikes cannot be fully classified as a motor vehicle according to the LLAJ Law, so the application of existing criminal articles tends to be extensive and poses a risk of over-criminalization. On the other hand, law enforcement practices in the field have proven to be ineffective due to the limitations of norms, evidentiary instruments, and prevention approaches that are not yet comprehensive. This research finally proposes a more feasible regulatory model through the establishment of special norms on light electric vehicles, strengthening law enforcement authority, and implementing crime prevention strategies based on situational crime prevention. These findings affirm the importance of harmonizing regulations and improving policies so that the handling of illegal e-bike racing can be more effective, proportionate, and fair.

HAKIKAT HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2026-04-14T10:52:33+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami wewenang hak menguasai negara atas tanah serta arti strategisnya dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai negara atas tanah mengandung kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menguasai perolehan serta penggunaan tanah dengan tujuan utama mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam praktiknya, konsep hak menguasai negara atas tanah masih menimbulkan berbagai penafsiran dan kepentingan. Penguasaan tanah yang berada langsung dalam kewenangan negara cenderung diarahkan untuk kepentingan investor dan pemilik modal dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada kondisi tertentu dapat menimbulkan ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Secara strategis, hak menguasai negara harus ditempatkan dalam kerangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus memperhatikan berbagai hak yang melekat pada tanah, termasuk hak ulayat, hak pengelolaan, wakaf, dan hak-hak atas tanah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang secara tegas memuat asas-asas hukum sebagai landasan substantif dalam pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah.

DAMPAK KEBERADAAN PT. FREEPORT INDONESIA BAGI MASYARAKAT ADAT DAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN MIMIKA

2025-07-11T10:25:48+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak keberadaan PT Freeport Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan serta pengaruhnya terhadap iklim investasi di Kabupaten Mimika, Papua. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi masyarakat di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PT Freeport Indonesia memberikan dampak yang kompleks terhadap masyarakat adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan, dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Persoalan penimbunan tailing sebagai limbah pertambangan serta dugaan pengambilan tanah adat di luar batas yang disepakati dalam January Agreement tahun 1974 menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan dan penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial serta memengaruhi persepsi terhadap iklim investasi di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga memperhatikan biaya sosial, perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Perencanaan sosial yang partisipatif diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat sekaligus mendukung iklim investasi yang berkelanjutan. Penguatan dialog multipihak dan mekanisme penyelesaian konflik juga penting untuk memastikan keberlanjutan investasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan daerah.