IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM

Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT

Askolani Jasi — 2026-10-10

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem Online Single Submission (OSS), ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan, perizinan berusaha, AUPB, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perizinan melalui OSS tetap merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus memenuhi prinsip legalitas dan AUPB. Pertimbangan hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta penggunaan kewenangan secara tepat dalam pencabutan perizinan. Putusan yang membatalkan pencabutan PKKPRL dan memerintahkan pemulihan melalui OSS menunjukkan fungsi PTUN sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Putusan ini juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum dan AUPB.

Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Dodi Irama — 2026-10-10

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran konstitusi terhadap presidential threshold melalui studi komparatif ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 53/PUUXV/2017 menempatkan presidential threshold sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang, sedangkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa keberadaan presidential threshold, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari penekanan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan stabilitas pemerintahan menuju perlindungan hak politik, kedaulatan rakyat, kesetaraan, rasionalitas, dan keterwakilan. Implikasinya, Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperlukan rekonstruksi mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menjamin kesetaraan partai politik serta tetap menjaga efektivitas sistem presidensial tanpa menghidupkan kembali presidential threshold dalam bentuk lain.

Pengawasan Legislatif terhadap Pelayanan Publik: Studi Yuridis Empiris Efektivitas DPRD Kota Payakumbuh pada PDAM Tirta Sago

Toa Libra — 2026-10-10

Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pengelolaan air minum dengan realitas pelayanan di lapangan. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan air bersih yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional. Namun, masyarakat Kota Payakumbuh masih mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Tirta Sago, seperti air yang hanya mengalir beberapa jam dalam sehari dan gangguan aktivitas akibat pasokan air yang tidak lancar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptifanalitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap PDAM Tirta Sago belum optimal karena masih bersifat reaktif dan seremonial serta belum dilakukan secara substantif dan preventif. DPRD juga belum memanfaatkan instrumen pengawasan, seperti hak angket dan hak interpelasi, secara maksimal. Efektivitas pengawasan masih terhambat oleh belum optimalnya faktor kelembagaan dan penegakan hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta belum adanya dukungan regulasi yang disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan.

Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk Pencegahan Maladministrasi: Perspektif Hukum Administrasi Negara

Septiara Elvionita — 2026-10-10

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang merepresentasikan tanggung jawab negara kesejahteraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pangan dan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan Program MBG dalam perspektif hukum administrasi negara, mengidentifikasi potensi maladministrasi berdasarkan standar pelayanan publik, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola yang berorientasi preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis; bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Program MBG tidak semata bersumber dari penyimpangan prosedur administratif, melainkan juga dari belum terintegrasinya standar pelayanan publik dengan koordinasi kelembagaan, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi yang dibangun atas lima pilar, yaitu standar pelayanan, koordinasi kelembagaan, pengawasan berlapis, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Model ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang berkarakter kompleks dan lintas kelembagaan.

The Effectiveness of Highway Code Enforcement in a Resource-Constrained Setting: The Case of Dili City, Timor-Leste

Emilio Dos Santos — 2026-10-10

Effective motor vehicle regulation is critical for public safety, yet it faces severe challenges in resource-constrained settings like Dili, Timor-Leste. This study evaluates the effectiveness of Highway Code (Decreto-Lei n.º 6/2003) enforcement in the city. Employing a qualitative empirical legal research approach, data were collected via nonparticipant observation and semi-structured interviews with Traffic Police, road users, and officials, then analyzed using thematic analysis. Findings reveal a stark systemic imbalance: only 78 Traffic Police personnel are tasked with regulating over 40,000 daily vehicles. This severe human resource deficit, compounded by deteriorating physical infrastructure and manual control systems, forces reactive policing. Consequently, it erodes procedural justice, leading to widespread public non-compliance and a weak road safety culture. The study demonstrates that conventional manpower expansion alone is insufficient to bridge this enforcement gap. Instead, a “technological leapfrogging” strategy—specifically the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)—coupled with data-driven deployment and targeted civic education, is essential. This integrated approach is crucial to bypass resource limitations, restore legal legitimacy, and foster a sustainable culture of road safety in Dili.

Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Umum Berdasarkan Teori Keadilan: Studi Kasus di Kabupaten Boyolali

Khabib Asnawi — 2026-10-10

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan melindungi hak masyarakat atas lingkungan sehat dan mengendalikan dampak tembakau di ruang publik. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2022 tentang KTR melalui perspektif teori keadilan John Rawls, hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan dokumentasi di fasilitas publik Boyolali, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut secara normatif telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan konstitusi. Namun, implementasinya belum optimal akibat kesenjangan antara norma dan praktik, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan sanksi, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Model Implementasi Kolaboratif KTR Berbasis Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Efektivitas Hukum. Model ini menekankan penguatan kelembagaan, pengawasan konsisten, penyediaan sarana, partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Diharapkan model ini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat perlindungan hak atas kesehatan dalam kerangka negara hukum demokratis.

Indonesia’s Special Sovereign Bond Regime: Balancing Investor Protection, AML Risk, and Tax Transparency Standards

Ritki Wijaya — 2026-10-10

This study examines the tension between investor protection and money laundering risks within Indonesia’s regulatory framework for special debt instruments, particularly in the implementation of Patriot Bonds and Merah Putih Bonds. The central issue concerns the granting of legal protection for the purchase of such special debt instruments, which may potentially restrict criminal prosecution, civil claims, the use of data as a basis for tax assessment, and the use of evidence in judicial proceedings. This study aims to analyze whether such protection can still be regarded as a legitimate investment policy instrument or whether it risks creating a safe harbor for non-transparent funds, thereby conflicting with anti-money laundering principles and tax transparency. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials examined include laws and regulations governing finance, taxation, money laundering offenses, as well as international standards established by the Financial Action Task Force (FATF) and principles of tax transparency. The analysis is conducted qualitatively through systematic and prescriptive interpretation to assess the compatibility of the regulatory framework governing special debt instruments with the principles of the rule of law, accountability, and financial system integrity. The findings demonstrate that investor protection is necessary to enhance market confidence; however, excessively broad protection may weaken law enforcement, tax oversight, and the prevention of money laundering. This study concludes that the regulatory regime for special debt instruments should incorporate risk-based safeguards to maintain their attractiveness to investors without compromising transparency, accountability, and legal certainty.

The Gray Area of Employment Relationship in The Gig Economy and The Direction of Labor Law Reform

Adila Azani — 2026-10-10

This study aims to analyze why the labor regulatory framework in Indonesia has not been able to provide legal certainty and protection for gig workers and formulates directions for labor law reform. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using statutory, conceptual, and comparative legal analyses to assess the compatibility of existing legal norms with digital labor practices. The novelty of this study lies in its substantive interpretation of legal relations in the gig economy, emphasizing the factual fulfillment of employment relationship elements rather than the formal designation of partnership status. The findings show that Indonesia’s labor regulations remain predominantly designed for conventional employment relationships, leaving gig workers without sufficient legal recognition and social protection. Accordingly, labor law reform should encompass the redefinition of employment relationships in the Labor Law, recognition of gig workers as workers based on the substance of their working relationship, expansion of social security through the Wage Earner Scheme, stronger state oversight of algorithmic management, broader occupational safety and health protection covering digital and psychosocial risks, and the establishment of adaptive implementing regulations capable of keeping pace with technological innovation and the digital economy.

Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Skema Ponzi Pengelolaan Keuangan Haji

Faqih Zuhdi Rahman — 2026-10-10

Jutaan orang di Indonesia yang mendaftar haji memiliki masa tunggu dengan rata-rata 20 tahun. Dana jemaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diakumulasikan mencapai Rp170 triliun. BPKH secara konsisten memberikan subsidi yang sangat besar kepada jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. Subsidi tersebut bersumber dari pendapatan hasil investasi proses bisnis di BPKH untuk menutup kenaikan biaya haji akibat inflasi. Namun, nilai manfaat tersebut didistribusikan kepada jemaah haji tunggu melalui akun virtual dengan nominal yang sangat kecil, sehingga memicu kesenjangan dan ketidakadilan. Tata kelola keuangan haji menyerupai skema Ponzi, di mana jemaah haji tunggu mensubsidi jemaah haji yang berangkat terlebih dahulu. Hal ini berpotensi menjadi bom waktu akibat efek domino ketidakadilan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Ijtima’ Ulama VIII Tahun 2024 menetapkan fatwa bahwa tata kelola penggunaan nilai manfaat untuk subsidi jemaah lain tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan menganalisis tata kelola keuangan haji serta kontribusi kebijakan pengelolaan dana haji yang mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan syariah.

Analisis Legitimasi Yudisial terhadap Putusan PTUN Semarang dalam Konflik Agraria Proyek Strategis Nasional Wadas

Vera Tio Humica Rajagukguk — 2026-10-10

Penelitian ini menganalisis benturan antara kewenangan negara dan hak konstitusional warga dalam konflik agraria Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Wadas, melalui kajian kritis terhadap Putusan PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Penelitian hukum normatif ini menguji ratio decidendi hakim berdasarkan prinsip rechtsstaat, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh pengujian legalitas formal, sehingga perlindungan hak konstitusional masyarakat belum memperoleh porsi yang seimbang. Penggunaan diskresi pemerintah yang belum mengoptimalisasi Asas Kecermatan dan Keterbukaan berpotensi menggeser prinsip rule of law menjadi rule by law, yang berisiko mengarah pada karakteristik machtsstaat. Sebagai kebaruan, penelitian ini menawarkan model Three-Tier Judicial Review yang mengintegrasikan uji legalitas, uji proporsionalitas, dan uji iktikad baik. Kerangka analisis ini dirancang untuk memperkuat legitimasi yudisial, menjamin keadilan substantif, serta mencegah dominasi kekuasaan eksekutif dalam penyelesaian sengketa PSN, sehingga peradilan tata usaha negara dapat bertransformasi menjadi pengawal hak konstitusional yang responsif.

Status Keperdataan dan Kepastian Pemenuhan Insentif Pengemudi Ojek Online sebagai Mitra Platform Digital

Siti Umi Haniah — 2026-10-20

Perkembangan platform digital telah mengubah hubungan bisnis, termasuk dalam layanan ojek online, yang umumnya menempatkan pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital serta kepastian hukum pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi dalam perspektif hukum bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra secara formal bersumber dari perjanjian kemitraan elektronik yang sah dan mengikat berdasarkan hukum perjanjian. Namun, penggunaan kontrak baku dan dominasi perusahaan platform digital menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Pemenuhan insentif secara formal juga bersumber dari perjanjian kemitraan, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum secara substantif karena terdapat ketidakjelasan mekanisme, perubahan kebijakan secara sepihak, keterbatasan transparansi, dan rendahnya prediktabilitas hak ekonomi pengemudi. Penelitian ini menawarkan penguatan transparansi, keseimbangan kontraktual, pemberitahuan atas perubahan insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil tanpa menghilangkan fleksibilitas bisnis platform digital.

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir

Satriono — 2026-10-20

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun di Kecamatan Rumbai Pesisir serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian dengan hak dan kewajiban para pihak serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap pihak PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian meliputi tahap pra-perjanjian dan kesepakatan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyelesaian pembayaran. Pelaksanaannya belum optimal karena sebagian masyarakat kurang memahami isi perjanjian, tidak dilibatkan dalam penentuan isi perjanjian baku, terbatasnya komunikasi, kurangnya transparansi mengenai potongan biaya operasional, serta adanya perbedaan penilaian terhadap kualitas buah kelapa sawit. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan transparansi, penerapan itikad baik, keterlibatan yang seimbang, serta kejelasan mengenai harga, kualitas, penimbangan, dan pembayaran untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum

Henny Saida Flora — 2026-10-20

Peningkatan tindak pidana siber di Indonesia belum diimbangi perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Penelitian ini menganalisis arsitektur normatif perlindungan korban kejahatan siber, mengidentifikasi hambatan penegakannya, dan merumuskan model penguatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dimensi yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dua perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025, serta rezim perlindungan saksi dan korban. Hasil penelitian menunjukkan arsitektur normatif tampak lengkap tetapi terputus pada rantai pemulihan: undang-undang siber berwatak pengendalian konten dan pemidanaan pelaku, hak subjek data sukar ditagih karena otoritas pengawas belum berdiri, sedangkan restitusi digantungkan pada pemidanaan pelaku. Hambatan tersebar pada tiga lapisan sistem hukum, yaitu substansi yang kabur dan berkekosongan, struktur yang terbatas kapasitas forensik dan koordinasinya, serta budaya hukum yang ditandai pelaporan rendah dan praktik menyalahkan korban. Penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum terintegrasi yang bertumpu pada empat pilar aktor dan tiga fase perlindungan, dengan kebaruan berupa penempatan penyedia layanan digital dan keuangan sebagai pemikul kewajiban kehati-hatian yang dapat dituntut pengguna.

Redefining “Compelling Reasons” in Marriage Dispensation under Indonesian Marriage Law: Legal Certainty and Child Protection

Sutriani Sutriani — 2026-10-20

This study examines the conceptual boundaries of the phrase “compelling reasons” (or “urgent reasons”) in marriage dispensation as the central issue in determining whether deviations from the legal age requirement for marriage may still be justified within the framework of child protection and legal certainty. The issue is significant because the ambiguous meaning of the phrase may broaden the scope of exceptions, generate multiple interpretations, and ultimately weaken the function of age restrictions in the family law system. This is a normative legal study that draws on primary, secondary, and tertiary legal materials to identify the meaning, limits, and interpretive direction of the phrase in the practice of marriage law. The study finds that “compelling reasons” should not be understood merely as ordinary social grounds or family pressure, but rather as an extraordinary circumstance in which no other reasonable option remains, and it must be assessed in close relation to the best interests of the child, adequate evidence, and the objectives of legal protection. The novelty of this article lies in its affirmation that the conceptual boundary of compelling reasons must be placed within its nature as an emergency instrument that is valid only when applied restrictively, so that marriage dispensation remains an exceptional mechanism and does not become a means of normalizing child marriage. The implication of this study is the importance of establishing clearer and more measurable normative parameters so that the application of marriage dispensation becomes more consistent, legal certainty is better ensured, and child protection remains the primary orientation.

Classifying Armed Non-State Actors in National Security Governance: A PRISMA-Based Systematic Literature Review of Competing Classification Frameworks

Muhamad Idris — 2026-10-20

This study systematically examines how armed non-state actors (ANSAs) are classified within national security governance and what legal and policy consequences follow from competing classification frameworks. A Systematic Literature Review was conducted following the PRISMA 2020 protocol, using the Scopus database and a three-block Boolean search that combined actor terms, classification terms, and governance terms. Eligibility was restricted to English-language, peer-reviewed journal articles published between 2010 and 2026 that explicitly analyze armed non-state actors in relation to at least one of five dimensions: governance practices, institutionalization, criminalpolitical hybridization, securitization, or state capacity. Of 451 records identified, 85 were retained for retrieval, 74 were assessed in full text, and 63 articles were included in a theory-informed narrative synthesis. The findings reveal no dominant or unified classification model. The literature is instead distributed across five competing frameworks: governance-oriented or quasi-state actor approaches (28.6%), terrorism-based approaches (23.8%), criminal or hybrid criminal models (19.0%), non-international armed conflict or IHL-based perspectives (15.9%), and state-capacity or limited-statehood frameworks (12.7%). These frameworks differ not in the empirical behavior they observe but in their classificatory criteria, normative foundations, applicable legal regimes, and institutional consequences: governanceoriented studies privilege de facto authority and institutionalization; terrorism and criminal frameworks privilege threat prevention and prosecutorial mechanisms; IHL-based approaches privilege the organization threshold and the legality of force; and state-capacity models treat classification as relationally conditioned by areas of limited statehood. On this basis, the study proposes a multidimensional governance-sensitive framework structured along four analytical dimensions, namely organizational institutionalization, exercised governance capacity, the nature of the articulated political claim, and state capacity as a contextual moderator. Read jointly rather than sequentially, these dimensions generate a classificatory profile rather than a single label, allowing legal qualification and institutional response to be derived from observable attributes instead of from the disciplinary entry point of the analyst.

Rekonstruksi Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Akibat Perubahan Fisik Objek Hak Dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia

Rusmini — 2026-10-20

Kepastian hukum hak atas tanah sangat berkaitan dengan kejelasan mengenai subjek, objek, dan data pertanahan yang menjadi dasar hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah. Perubahan fisik objek hak, seperti perubahan batas, luas, bentuk, atau posisi tanah, dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi tanah secara nyata dengan data yang tercatat dalam administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum hak atas tanah akibat perubahan fisik objek hak serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fisik objek hak tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan hilangnya atau hapusnya hak atas tanah. Sepanjang objek tanah masih dapat diidentifikasi dan hubungan hukum dengan pemegang hak masih dapat dipertahankan, perubahan tersebut pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui pemeliharaan data, pengukuran kembali, atau rekonstruksi batas. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya konstruksi hukum yang membedakan perubahan fisik objek hak dengan hilangnya objek hak agar administrasi pertanahan tetap sesuai dengan kondisi aktual serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak.

Urgensi Pelindungan Hukum Kopi Jolong Sebagai Komoditas Ekonomi Unggulan Kabupaten Pati

Deny Puspitasari — 2026-10-20

Kopi Jolong merupakan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Pati dengan karakteristik cita rasa unik, namun rentan terhadap eksploitasi pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, mengkaji urgensi perlindungan hukum, dan merumuskan strategi hukum ideal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi komoditas tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Kabupaten Pati masih bersifat makro-administratif dan belum terdaftar dalam skema Indikasi Geografis (IG). Kekosongan hukum ini membuat komoditas sangat rentan terhadap eksploitasi pasar hulu-hilir, sehingga tidak memberikan keuntungan yang optimal bagi tingkat kesejahteraan masyarakat petani. Keberadaan instrumen hukum memiliki urgensi krusial untuk melindungi hak ekonomi komunal, menjamin kepastian investasi, dan menegakkan kedaulatan aset daerah. Penelitian ini merekomendasikan model strategi hukum integratif berbasis enam pilar: pendaftaran sertifikasi IG melalui MPIG, penyusunan Perda komoditas unggulan, penguatan koperasi produsen, insentif fiskal hilirisasi, pembentukan Komite Tata Kelola lintas sektor, dan penerapan sistem ketertelusuran digital berbasis kode QR. Implikasi penelitian menuntut Pemerintah Kabupaten Pati segera mengesahkan regulasi protektif demi menjamin keadilan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat petani maupun daerah secara umum.

Dual Interpretations of State Financial Loss Audit Authority between the Constitutional Court and the Prosecutor’s Office in Corruption Law Enforcement

Amirullah — 2026-10-20

This study examines the dualism of the interpretation of the authority of state loss audits between the Constitutional Court and the Prosecutor’s Office in the enforcement of corruption crimes. The main problem lies in the difference in the meaning of the authority of institutions that have the right to calculate, determine, and prove state losses as an element of corruption. The research aims to analyze the construction of dualism of interpretation, explain its impact on the fragmentation of legal certainty, and formulate a model for harmonization of audit authority in accordance with the principles of constitutional supremacy and the effectiveness of corruption eradication. The method used is normative legal research with legislative, conceptual, case, historical, and comparative approaches. The results of the study show that the Constitutional Court places the Financial Audit Board as the holder of constitutional authority in determining state losses, while the Prosecutor’s Office uses a functional approach that allows the use of BPKP and APIP audits in the evidentiary process. These differences in interpretation cause inconsistency in evidentiary standards, the position of audit evidence, and legal certainty in corruption cases. This study offers a Harmonization Model for the Constitutional Interpretation of State Loss Audit Authority that distinguishes the functions of identifying, calculating, determining, and proving state losses proportionately. This model places the BPK as the holder of constitutional legitimacy, the BPKP/APIP as the investigative auditor, the Prosecutor’s Office as the controller of criminal evidence, and the judge as the final examiner of all evidence.

Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Likuidasi PT Tunas Jaya Tamamas Berdasarkan Putusan Pengadilan dan Implementasinya terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum

Rizki Tri Handayani — 2026-10-20

Pembatalan pembubaran Perseroan Terbatas yang telah memasuki tahap likuidasi menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembatalan pembubaran PT Tunas Jaya Tamamas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt serta akibat hukumnya terhadap status badan hukum perseroan dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung penelitian empiris sebagai pelengkap. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pembubaran didasarkan pada tidak dilaksanakannya kewajiban likuidator sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan pengadilan tidak secara otomatis mengubah status perseroan dalam SABH, tetapi menjadi dasar pelaksanaan RUPS untuk mengaktifkan kembali perseroan. Selanjutnya, pemegang saham mengajukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat kepada AHU. Setelah pemeriksaan administratif, AHU membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan menghapus data pembubaran dari SABH sehingga perseroan kembali tercatat aktif. Penelitian menemukan kekosongan norma mengenai mekanisme pemulihan status badan hukum setelah pembubaran dicatat dalam SABH.

Uji Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital dalam Perjanjian Elektronik Berdasarkan Asas Keseimbangan

Achamd Ronaldi — 2026-10-20

Perkembangan transaksi digital mendorong penggunaan perjanjian elektronik yang pada umumnya berbentuk perjan-jian baku dan memuat klausula pembatasan tanggung jawab yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik serta penerapan asas keseimbangan sebagai dasar pengujian keabsahannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab dalam transaksi digital tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan mengenai transaksi elektronik. Namun, pengaturannya belum memberikan batasan yang secara khusus dan komprehensif mengatur klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik. Berdasarkan asas keseimbangan, klausula pembatasan tanggung jawab dapat
dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan hak konsumen, tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya, tidak mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen, serta tidak menempatkan konsumen pada posisi yang secara tidak wajar dirugikan. Sebaliknya, klausula yang mengecualikan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan, menghilangkan hak konsumen atas ganti rugi, atau membebankan seluruh risiko transaksi kepada konsumen bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan ketentuan perlindungan konsumen. Dengan demikian, asas keseimbangan dapat digunakan sebagai parameter untuk menguji kewajaran dan keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen yang proporsional

Implikasi Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Terhadap Standardisasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan untuk Menjadi Olahragawan Profesional

I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya — 2026-10-20

Perkembangan olahraga sebagai industri komersial meningkatkan kebutuhan akan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara olahragawan profesional dan klub. Namun, pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan masih menghadapi persoalan karena regulasi sebelumnya belum memberikan mekanisme yang jelas untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terhadap standardisasi pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan bagi olahragawan profesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2024 memperjelas mekanisme pembuktian pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan melalui dokumen kontrak kerja atau perjanjian kerja. Ketentuan tersebut memperkuat fungsi kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan memberikan standar minimum dalam hubungan kerja antara olahragawan dan klub. Konsekuensi yuridisnya, olahragawan yang belum memiliki kontrak kerja belum memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai olahragawan profesional. Bagi klub, ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sengketa terkait pemenuhan hak olahragawan. Dengan demikian, PP Nomor 46 Tahun 2024 mendorong klub memastikan hubungan kerja dituangkan secara tertulis sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta memperkuat kepastian hukum dalam industri olahraga. Pengaturan ini juga memperkuat posisi olahragawan dalam menuntut pemenuhan hak ketenagakerjaan berdasarkan isi kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku secara efektif.

Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral

Eko Raharjo — 2026-10-20

Pembaruan hukum pidana nasional sejak 2 Januari 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membentuk arsitektur baru kebijakan pemidanaan restoratif. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji keadilan restoratif secara sektoral berdasarkan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga keterkaitan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, penyesuaian pidana sektoral, dan regulasi kelembagaan belum dikaji secara integratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pemidanaan restoratif, mengidentifikasi disharmonisasi regulasi, dan merumuskan Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sinkronisasi hukum, perbandingan regulasi, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP memberikan fondasi substantif melalui tujuan dan pedoman pemidanaan serta pemaafan hakim, sedangkan KUHAP membangun mekanisme restoratif pada seluruh tahapan proses pidana. Disharmonisasi ditemukan pada kriteria perkara, batas ancaman pidana, kedudukan perdamaian, kewenangan, prosedur, dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan model integratif yang menghubungkan harmonisasi norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan melalui regulasi pelaksanaan, penyesuaian aturan sektoral, koordinasi antarlembaga, prosedur operasional standar, serta sistem pencatatan dan evaluasi terpadu.

Peran Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Penguatan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif: Analisis Empiris di Kota Bandung

Elli Ruslina — 2026-10-20

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif mempunyai posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena menggabungkan kewirausahaan dengan kreativitas, inovasi, pengetahuan, teknologi, dan kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum pembangunan ekonomi dalam penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif serta mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum dan kondisi empiris UMKM di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan memanfaatkan data empiris sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu, artikel jurnal, publikasi pemerintah, dokumen kebijakan, dan pemberitaan terverifikasi. Analisis dilakukan melalui reduksi, kategorisasi, triangulasi, dan perbandingan law in books dengan law in action. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen regulasi, fasilitasi, pemberdayaan, perlindungan, dan koordinasi. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menghasilkan akses dan kapasitas yang merata dalam pembiayaan, literasi keuangan, pemasaran, digitalisasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan kolaborasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi tidak semata-mata disebabkan ketiadaan norma, tetapi juga keterbatasan kapasitas, informasi, akses, dan koordinasi. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis perspektif hukum pembangunan ekonomi dengan temuan empiris UMKM kreatif di Bandung melalui model Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration (RCAPC). Model ini menempatkan regulasi sebagai fondasi, kapasitas sebagai penggerak, akses sebagai sarana, perlindungan sebagai pengaman, dan kolaborasi sebagai mekanisme keberlanjutan untuk membangun UMKM kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Consumer Legal Protection Against the Collection of Land Surplus Fees by Housing Developers in Home Ownership Credit Agreements (KPR)

Dwi Ulfiani Saputri — 2026-10-20

Fulfilling housing needs is one of the basic needs of the community whose fulfillment is increasingly difficult as land prices increase, so the government encourages the Home Ownership Credit (KPR) scheme, including subsidized houses for Low-Income People (MBR), as a more affordable financing instrument. In practice, mortgages often cause disputes between consumers and developers due to unagreed fee collection from the beginning. This article examines the case of mortgage consumers who at the survey stage agreed on a building area of 6×6 meters and a land area of 7×12 meters, but at the time of the credit contract it was known that the actual land area was 10×12 meters, so the developer charged consumers IDR 21,000,000.00 as a fee for the excess area. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a case approach to answer two problems: first, what is the form of legal protection for mortgage consumers against the collection of excess land costs by housing developers; and second, what is the dispute resolution mechanism that consumers can take if the billing is considered detrimental. The results of the study show that legal protection for consumers comes from the principle of good faith in Article 1338 of the Civil Code and consumer rights guaranteed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, so that the collection of fees for the difference in size arising purely due to the developer’s mistake, without new consent from the consumer, has the potential to have no legal basis. Consumers have several dispute resolution channels, ranging from negotiations and summonses, mediation through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), complaints to mortgage distribution banks, to civil lawsuits to the court if non-litigation efforts do not yield results.

Penggunaan Artificial Intelligence (AI ) Pada Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia

Andre Zanij Deananda — 2026-10-20

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme Online Dispute Resolution (ODR). AI berpotensi mendukung proses penyelesaian sengketa melalui analisis dokumen, klasifikasi perkara, dan pemberian rekomendasi penyelesaian. Namun, penerapannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan teknologi, kepastian hukum, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum penggunaan AI dalam ODR di Indonesia, mengidentifikasi peluang dan risiko penerapannya, serta merumuskan batasan penggunaannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembahasan difokuskan pada kedudukan AI sebagai instrumen pendukung penyelesaian sengketa, batas penggunaannya dalam proses pengambilan keputusan, serta kebutuhan akan pengawasan manusia dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini diharapkan memberikan landasan konseptual bagi pengembangan tata kelola ODR berbasis AI yang menjamin kepastian hukum, perlindungan data pribadi, keadilan prosedural, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Asset Recovery in Corruption Cases: A Comparative Study of Indonesia and the United States

Rahma Difa Lita — 2026-10-20

This study examines asset recovery in corruption cases in Indonesia, analyzes the application of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in the United States, and compares the legal approaches adopted by both countries. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Data are collected through document analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that asset recovery in Indonesia remains suboptimal because law enforcement tends to prioritize criminal punishment over the recovery of state losses. Limited asset-tracing capacity, weaknesses in law enforcement integrity, and institutional challenges further constrain recovery efforts. In the United States, asset forfeiture mechanisms operate alongside DPAs, which allow prosecution to be deferred subject to specified obligations, including financial penalties, asset forfeiture, cooperation, and corporate compliance reforms. However, DPAs do not automatically guarantee asset recovery and may raise concerns about unequal treatment and corporate accountability. The comparison highlights the importance of integrating asset recovery measures with effective corporate prosecution mechanisms. In Indonesia, the statutory framework for DPAs under Article 328 of Law No. 20 of 2025 on Criminal Procedure provides an opportunity to strengthen corporate accountability and recovery outcomes. Its effectiveness, however, depends on judicial oversight, transparent conditions, proportionate sanctions, and enforceable recovery obligations. This study contributes to the comparative analysis of asset recovery and corporate criminal justice reform.

Limits on the Application of the Right to Be Forgotten to Criminal Records on Public Interest Grounds in Indonesia

Ayu Riska Amalia — 2026-10-26

The persistence of online criminal records creates tension between privacy and rehabilitation and the competing interests of freedom of expression, press freedom, and public access to information. This study examines the sub-stantive and procedural limits of applying the right to be forgotten (RTBF) to criminal records in Indonesia. It employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and limited comparative approaches. Legal ma-terials are analysed qualitatively and prescriptively through grammatical, systematic, and teleological interpretation, supported by a proportionality test. The findings reveal that Indonesia’s legal framework, comprising the Electronic Information and Transactions Law, Government Regulation No. 71 of 2019, and the Personal Data Protection Law,
lacks comprehensive criteria for determining when criminal records become irrelevant or when public interest justifies their continued accessibility. This regulatory gap risks inconsistent decisions and insufficient consideration of affected parties. The study argues that RTBF is not an absolute entitlement to erase historical information but requires con-textual assessment of accuracy, legal status, offence seriousness, elapsed time, rehabilitation, the data subject’s public or professional role, victims’ interests, risks to vulnerable groups, and journalistic, scientific, and historical value.
Its principal contribution is a graduated remedial framework prioritising correction, updating, anonymisation, access restriction, and de-indexing before source deletion. The study further proposes procedurally fair judicial proceedings that enable affected parties to participate and require transparent proportionality reasoning. These proposals provide normative guidance for reconciling privacy protection and social reintegration with freedom of expression and legitimate public interest in Indonesia’s digital environmen

Implementasi Kolaborasi Multisektor Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika Eks-Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar)

Rivi Antoni — 2026-10-26

Penanggulangan jaringan narkotika yang melibatkan mantan anggota kepolisian menghadirkan tantangan khusus karena karakteristik pelaku dapat memengaruhi pola deteksi, pertukaran informasi, dan koordinasi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kolaborasi multisektor Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam mekanisme pencegahan dan deteksi dini, serta didukung oleh bahan hukum dan dokumen yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, pembagian fungsi, mekanisme penyampaian informasi, dan keterbatasan kewenangan masing-masing aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian melalui deteksi dini, komunikasi masyarakat, dan penyampaian informasi awal, sedangkan Pemerintah Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan memperkuat pengawasan sosial dan ketahanan masyarakat. Namun, kolaborasi belum sepenuhnya adaptif karena terdapat batas kewenangan yustisial Bhabinkamtibmas, asimetri informasi, kerentanan keamanan informasi dan personel, kekhawatiran masyarakat dalam melaporkan informasi, serta belum optimalnya mekanisme eskalasi dan integrasi informasi. Penelitian ini menawarkan Asymmetric Hybrid-Policing Model yang menekankan pembagian fungsi berdasarkan kapasitas, kewenangan, dan tingkat risiko untuk menghubungkan deteksi berbasis komunitas dengan fungsi investigasi dan penindakan kepolisian secara lebih adaptif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kepastian hukum.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Intimidatif Debt Collector dalam Penagihan Pembiayaan

Suhaila Zulkifli — 2026-10-26

Praktik penagihan dalam perjanjian pembiayaan merupakan konsekuensi dari hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Penggunaan jasa debt collector pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan prinsip kepatutan. Namun dalam praktik, tindakan penagihan sering disertai intimidasi, tekanan psikologis, maupun ancaman penarikan objek pembiayaan tanpa prosedur hukum yang sah, sehingga berpotensi melanggar hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindakan intimidasi dalam penagihan pembiayaan sebagai perbuatan melawan hukum serta bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penagihan yang melampaui batas kewenangan, tidak memiliki dasar eksekutorial yang sah, serta menimbulkan kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365. Perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme gugatan ganti rugi, pembatasan eksekusi sepihak, serta penerapan asas itikad baik dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, meskipun debitur berada dalam keadaan wanprestasi, hak atas perlindungan hukum tetap melekat dan pelaksanaan hak kreditur tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum perdata.

The Restitution in Juvenile Criminal Justice: Functionalization of Criminal Law, Challenges, and Prospects

Antonius PS Wibowo — 2026-10-26

The functionalization of criminal law in providing restitution to female victims of sexual violence is critical to strengthening a victim-oriented criminal justice system, following the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code, and Law Number 20 of 2025 on the Indonesian Criminal Procedure Code. Although the legal framework recognizes restitution, its implementation remains inconsistent. This study aims to analyze the challenges and prospects of functionalizing criminal law in providing restitution to female victims of sexual violence through court decisions. Employing a normative juridical approach, this research examines three final court decisions, complemented by institutional annual reports and media sources. Data are analyzed descriptively and comparatively. The findings reveal variations in the imposition of substitute imprisonment, the absence of explicit asset confiscation and auction orders, and reliance on voluntary compliance by offenders or their families. This issue is particularly significant in the Juvenile Criminal Justice System when the offender is a child lacking independent economic capacity, causing restitution to depend on parents or other third parties. The study concludes that the new regulatory framework under the new Criminal Code and Criminal Procedure Code provides prospects for improving restitution enforcement. However, effective functionalization requires implementing guidelines, consistent substitute sanctions, systematic asset enforcement, clear standards for third-party payment, and stronger institutional coordination to ensure that restitution becomes an enforceable and substantive form of victim recovery. This requires clear standards.

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Illicit Enrichment di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia dan Guatemala Amerika Tengah

Mutiara Devi Zumrotussaadah — 2026-10-28

Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama karena mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menelusuri dan memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Salah satu kesenjangan hukum yang signifikan adalah belum adanya pengaturan khusus dan komprehensif mengenai illicit enrichment, meskipun Indonesia memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan illicit enrichment di Indonesia serta merumuskan model hukum yang tepat untuk penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum illicit enrichment dan unexplained wealth di Australia dan Guatemala sebagai referensi pengembangan model di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan illicit enrichment diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset, menangani peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara sah, serta memperluas jangkauan penegakan hukum korupsi terhadap pejabat publik, pelaku sektor swasta, dan pihak yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana. Indonesia dapat mengadopsi unsur relevan dari mekanisme unexplained wealth Australia dan kerangka illicit enrichment Guatemala dengan menyesuaikannya terhadap sistem hukum Indonesia. Model yang ditawarkan menggunakan pendekatan hukum pidana berdasarkan prinsip ultimum remedium dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan ekonomis.

Penegakan Kejahatan Lingkungan Melalui Fungsi PerangkatPeradilan Pidana dan Lembaga Adat (Studi Pada Majelis KramaDesa Kabupaten Lombok Utara)

Taufan — 2026-10-28

Kejahatan lingkungan hidup di daerah menghadapi keterbatasan pendekatan peradilan pidana formal yang cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan kerusakan ekologis. Di Kabupaten Lombok Utara, Majelis Krama Desa (MKD) merupakan lembaga kemasyarakatan berbasis adat yang memiliki legitimasi sosial dalam menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dan lingkungan melalui norma awig-awig. Penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis eksistensi MKD dalam penyelesaian masalah hukum di Kabupaten Lombok Utara; dan kedua, menganalisis bentuk serta potensi penegakan kejahatan lingkungan melalui fungsi MKD dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta studi terhadap peraturan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKD memiliki kedudukan kelembagaan yang nyata dan telah terbentuk di 34 dari 43 desa di Kabupaten Lombok Utara sampai dengan tahun 2025. Ruang penyelesaian MKD meliputi tindak pidana ringan dan delik aduan, perkara perdata, serta sengketa adat yang difasilitasi melalui perundingan, mediasi, dan mekanisme penyelesaian berbasis adat. Dalam konteks lingkungan, MKD berpotensi memperkuat pencegahan dan pemulihan ekologis melalui awig-awig, musyawarah adat, dan sanksi yang berorientasi pada pemulihan. Namun, belum terdapat mekanisme integrasi yang jelas antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diperlukan model integrasi komplementer berbasis restorative justice yang mempertahankan kewenangan formal negara sekaligus memperkuat peran MKD dalam pemulihan ekologis dan ketertiban sosial di tingkat lokal.

The Early Effectiveness of Plea Bargaining in Corruption Cases Under Indonesia’s New Criminal Procedure Code

Mukhlis — 2026-10-30

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) introduces fundamental changes to Indonesia’s criminal justice system, including the plea bargaining mechanism under Article 78. The mechanism is designed to promote a fast, simple, and low-cost judicial process, particularly for criminal cases that may require lengthy and complex proceedings. This study aims to analyze the normative construction of plea bargaining under the new Criminal Procedure Code and assess its early effectiveness in corruption cases from the perspectives of procedural efficiency, recovery of state financial losses, and legal certainty. This study employs a doctrinal legal research method supported by limited interview data, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the application of plea bargaining to corruption cases is substantially limited by the requirement that the applicable maximum criminal penalty must not exceed five years, making the mechanism more relevant to lower-level corruption offences than major corruption cases. Limited interviews with village government officials further indicate that the recovery of state financial losses at the local level may be constrained by technical difficulties, institutional limitations, and reluctance to bring cases into formal legal proceedings. Plea bargaining therefore has potential to accelerate case resolution and facilitate earlier recovery of state financial losses, but its effectiveness remains conditional. Clear implementation guidelines, objective standards for compensation or restitution, prosecutorial discretion, and judicial supervision are necessary to prevent sentencing disparities, abuse of bargaining mechanisms, and the weakening of the principle of material truth in Indonesia’s criminal justice system.

The ICC’s Independence Under Sanctions By States Non-Party To The Rome Statute: The Assembly Of States Parties As An Institutional Safeguard

Viyani Annisa Permatasari Maasba — 2026-10-30

The unilateral sanctions imposed by the United States on officials of the International Criminal Court (ICC) in August 2026 raise legal questions concerning actions by a non-party state against ICC officials and the Court’s institutional functions. This study analyses ICC institutional independence, the privileges and immunities of ICC officials, and the authority of the Assembly of States Parties (ASP) in responding to external pressure. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis examines the Rome Statute, the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court (APIC), ASP resolutions, and official documents on sanctions against ICC officials. The findings indicate that Article 4 of the Rome Statute establishes the ICC’s international legal personality and legal capacity, while Article 48 and the APIC establish a treaty-based framework for privileges and immunities applicable to states bound by those instruments. Because the United States is not a party to either the Rome Statute or the APIC, these provisions cannot establish a breach of treaty obligations by the United States. This study proposes the Rome Statute Institutional Protection Mechanism as a model for strengthening institutional protection through the ASP’s authority under Article 112(4) to establish subsidiary bodies. The mechanism comprises three principal functions: coordinating collective responses by States Parties, protecting the continuity of the ICC’s institutional functions, and cooperation among States Parties in responding to external pressure while preserving the independence of the ICC’s judicial functions.

Analisis Hukum Ketenagakerjaan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja akibat Relokasi dan Efisiensi Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Abdul Aziz — 2026-10-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat relokasi dan efisiensi perusahaan manufaktur serta bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi perusahaan tidak secara otomatis membenarkan PHK atas dasar efisiensi. Keabsahannya perlu dinilai berdasarkan alasan hukum, kondisi faktual perusahaan, keberlanjutan kegiatan usaha setelah relokasi, dan pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan pemeriksaan dasar hukum PHK, kondisi relokasi dan keberlanjutan operasional, serta pemenuhan hak pekerja untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya itikad tidak baik (bad faith). Audit keuangan independen dapat digunakan sebagai bukti pendukung, tetapi tidak dapat dianggap sebagai kewajiban hukum universal tanpa dasar regulasi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penguatan Perjanjian Kerja Bersama untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan efisiensi perusahaan dan perlindungan hukum pekerja.

The Application of the Lex Favor Reo Principle in Indonesia’s National Criminal Code Transition: Legal Construction and Legal Certainty

Selvia Karlina — 2026-10-30

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) on January 2, 2026 marks a transition in Indonesia’s criminal law and raises issues concerning cases committed before its entry into force but examined or adjudicated thereafter. This study examines the legal construction of the lex favor reo principle under Article 3 paragraph (1) and Article 618 of the National Criminal Code and analyzes the implications of Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustment for legal certainty during the transition period. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results show that although the National Criminal Code recognises lex favor reo as a mechanism for applying more favourable criminal-law provisions, Articles 3 and 618 do not provide clear parameters for determining the degree of favourability between competing legal regimes. The problem becomes more complex under the double-track sanctioning system, in which criminal sanctions and measures cannot be compared solely on the basis of imprisonment. Furthermore, the simultaneous implementation of the Criminal Adjustment Law introduces a further temporal layer that creates a moving norm condition and may generate uncertainty regarding the legal benchmark for applying lex favor reo. This situation contributes to divergent interpretations and unequal treatment in transitional cases. The study recommends that the Supreme Court establish technical guidelines providing a methodology for comparing criminal-law regimes and determining the law most favourable to the defendant during the transition period.

Aspek Administratif dan Yuridis sebagai Dasar Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia

Wahib Wahib — 2026-10-30

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek administratif dan yuridis dalam pendaftaran serta pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, dengan fokus pada Putusan Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis
terhadap peraturan pertanahan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan sertifikat tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat dan pemenuhan prosedur administrasi, tetapi juga oleh kebenaran data fisik, data yuridis, validitas alas hak, dan kesesuaian penguasaan tanah di lapangan. Meskipun sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, kedudukannya tidak mutlak dan tetap dapat dikoreksi apabila terbukti
mengandung cacat hukum. Analisis terhadap putusan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi menunjukkan pentingnya membedakan cacat tindakan administrasi pertanahan dari sengketa kepemilikan yang bersumber pada hubungan keperdataan. Temuan ini menegaskan bahwa penentuan karakter sengketa berpengaruh terhadap pemilihan forum penyelesaian yang tepat. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan kerangka analisis dua tahap, yaitu
identifikasi sumber sengketa dan penentuan forum penyelesaian berdasarkan isu hukum yang dominan. Pengujian melalui Peradilan Tata Usaha Negara relevan ketika sengketa menyangkut legalitas keputusan administrasi pertanahan, sedangkan konflik yang memerlukan penentuan hak kepemilikan berdasarkan alas hak keperdataan perlu diselesaikan melalui peradilan umum sesuai karakter tuntutannya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan verifikasi data fisik dan yuridis, pemeriksaan riwayat penguasaan, integrasi data pertanahan, serta konsistensi identifikasi isu hukum oleh lembaga peradilan untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan keadilan substantif.

Monetisasi Sanksi Adat dalam Penetapan Living Law: Analisis Batas Nilai Denda Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2025

Paskalis Wira Di Toba Manurung — 2026-10-30

Pengakuan hukum adat sebagai living law dalam sistem hukum pidana nasional diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Namun, ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 menetapkan bahwa pemenuhan kewajiban adat perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II, yakni paling banyak Rp10.000.000,00. Ketentuan normatif tersebut menimbulkan persoalan fundamental mengenai keseimbangan antara kepastian hukum positif, keadilan komunal, perlindungan hak masyarakat adat, serta karakter hukum adat yang kontekstual dan dinamis. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan nilai sanksi adat serta implikasi yuridisnya terhadap nilai restoratif dan keberlanjutan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi nominal secara kaku berpotensi mereduksi sanksi adat yang kaya dimensi sosial, spiritual, simbolik, dan restoratif menjadi sebatas ukuran moneter, sekaligus memicu kesenjangan antara pengakuan formal negara dan keberlakuan sosial hukum adat. Temuan ini mengonfirmasi kecenderungan weak legal pluralism ketika pengakuan hukum adat tetap teralienasi dalam batas-batas yang ditentukan secara unilateral oleh hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan contextual and proportional recognition sebagai model pengaturan yang mampu mempertahankan kepastian hukum dan perlindungan hak individu tanpa mengikis otonomi masyarakat adat, fungsi restoratif, serta nilai-nilai kearifan lokal. Model ini menekankan penilaian sanksi berbasis konteks sosial, proporsionalitas, dan kesepakatan komunitas dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Rehabilitasi dan Pemulihan Perilaku Anak Penyalahguna Narkotika melalui Mekanisme Diversi di Kabupaten Sumenep

Moh. Wakid — 2026-10-30

Penelitian ini menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan perilaku anak penyalahguna narkotika melalui mekanisme diversi di Kabupaten Sumenep, dengan perhatian khusus pada pembinaan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara dan keberlanjutan pengawasan setelah kesepakatan diversi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiolegal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi serta pembinaan anak. Data dianalisis secara tematik dengan menghubungkan temuan lapangan, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, dan teori yang relevan pada lokasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pesantren menyediakan pembinaan sosial dan keagamaan melalui rutinitas terstruktur, pendampingan, dan pembiasaan perilaku positif. Dokumentasi lembaga melaporkan sekitar 70 persen anak menyelesaikan program, sedangkan 30 persen belum menuntaskan pembinaan. Angka tersebut menggambarkan penyelesaian program menurut catatan lembaga, bukan bukti keberhasilan klinis rehabilitasi. Hambatan yang ditemukan mencakup kesulitan sebagian anak beradaptasi dengan disiplin pembinaan serta keputusan keluarga membawa anak pulang sebelum program selesai. Temuan utama penelitian ialah adanya kesenjangan koordinasi dan pemantauan setelah penyerahan anak kepada lembaga pembinaan, sehingga perkembangan anak, dukungan keluarga, rujukan kesehatan, dan persiapan reintegrasi belum terhubung secara konsisten. Penelitian ini mengusulkan Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif yang menghubungkan Pembimbing Kemasyarakatan, pesantren, keluarga, Badan Narkotika Nasional, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Model tersebut menekankan pemantauan berkala, pencatatan perkembangan, mekanisme rujukan, dan evaluasi reintegrasi sosial. Penguatan koordinasi diperlukan agar diversi tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi mendukung pembinaan yang berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Recognizing Living Ecological Law: Islamic Environmental Ethics and Eco-Fishing Governance in Giligenting, Indonesia

Ahmad Sholikhin Ruslie — 2026-10-30

This study aims to analyze ecological wisdom and Islamic ethics in the eco-fishing practices of the Giligenting community and their recognition through an environmentally oriented Village Regulation to strengthen the implementation of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 36 of 2023. The study focuses on fishing communities in the Giligenting Islands, Sumenep, where ecological norms are rooted in lived experience, intergenerational knowledge, social agreements, and religious values, yet face destructive fishing practices by some external actors. This study employs a qualitative socio-legal design. Data were collected through in-depth interviews with fishers, religious leaders, community leaders, former village officials, and community members, supplemented by participant observation and legal document analysis. The data were analyzed thematically and integrated with legal analysis and Islamic environmental ethics. The findings reveal that ecological wisdom, social control, and the Islamic values of trust (amanah), benefit and harm (maslahah–mafsadah), and the prohibition of environmental destruction (fasad) constitute a living ecological law that is effective within the community but has limited binding force over external actors. A Village Regulation is therefore needed not to create new ecological norms, but to recognize and connect existing community norms with formal law. This study proposes the concept of a recognition-based regulatory bridge as a framework for strengthening community-based sustainable fisheries governance.

Tinjauan Hukum terhadap Faktor Pengetahuan, Prosedur, dan Dukungan Pemerintah dalam Keberhasilan Pendaftaran Merek UMKM atas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

M. Octaviano Pratama — 2026-10-30

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, pendaftaran merek masih menjadi tantangan sehingga pelaku usaha rentan menghadapi sengketa dan kehilangan identitas merek. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Pengetahuan Hukum Merek, persepsi terhadap kompleksitas prosedur, persepsi biaya, dan dukungan pemerintah membentuk keputusan UMKM untuk mendaftarkan merek. Penelitian ini juga mengeksplorasi alasan faktor-faktor yang seharusnya mempermudah pendaftaran justru dapat menghambat pelaku usaha dalam menyelesaikan proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen dengan melibatkan pelaku UMKM, pendamping dan konsultan kekayaan intelektual, serta perwakilan pemerintah. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh pengalaman dari pelaku usaha yang telah maupun belum mendaftarkan merek. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan pengodean terbuka, aksial, dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Hukum Merek, literasi digital, dan pengalaman usaha merupakan faktor pendorong utama keputusan pendaftaran merek. Namun, pemahaman prosedur yang lebih mendalam justru dapat mengungkap kompleksitas administratif, termasuk klasifikasi barang dan jasa, kelengkapan dokumen, serta tahapan pemeriksaan, sehingga menghambat atau menunda pengajuan. Persepsi biaya bukan pertimbangan utama bagi sebagian besar informan. Dukungan pemerintah telah diatur secara nasional, tetapi akses dalam praktiknya bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah dan belum dirasakan secara merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal lebih menonjol dibandingkan faktor eksternal dalam membentuk keputusan pendaftaran merek. Oleh karena itu, penguatan literasi kekayaan intelektual dan digital, penyediaan panduan prosedural yang jelas, serta perluasan pendampingan menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pendaftaran merek di Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Problematika Dan Penguatan Penegakan Hukum

Suryaningsi — 2026-10-31

Kejahatan di sektor sumber daya alam tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan dampak sosial yang luas. Dalam praktiknya, korporasi dapat terlibat sebagai pelaku sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana perlu menjangkau entitas korporasi, bukan hanya individu pengurus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, problematika penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta strategi penguatan penegakan hukum dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana belum sepenuhnya diikuti penerapan penegakan hukum yang efektif. Hambatan utama meliputi fragmentasi regulasi sektoral, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, keterbatasan kapasitas dan koordinasi kelembagaan, serta belum optimalnya penerapan sanksi yang mempertimbangkan keuntungan tindak pidana dan pemulihan ekologis. Penelitian ini mengembangkan kerangka enforcement gap yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu normative gap, institutional gap, dan sanction gap. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata bersumber dari kekurangan norma, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas institusi dan efektivitas pemidanaan. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum memerlukan harmonisasi regulasi, optimalisasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016, peningkatan kemampuan aparat dalam menelusuri struktur serta manfaat korporasi, dan penerapan sanksi proporsional yang berorientasi pada pencegahan serta pemulihan lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang terpadu, konsisten, transparan, akuntabel, dan berkeadilan ekologis dalam praktik penegakan hukum nasional.