IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM

Rekonstruksi Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Akibat Perubahan Fisik Objek Hak Dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia

Rusmini — 2026-10-20

Kepastian hukum hak atas tanah sangat berkaitan dengan kejelasan mengenai subjek, objek, dan data pertanahan yang menjadi dasar hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah. Perubahan fisik objek hak, seperti perubahan batas, luas, bentuk, atau posisi tanah, dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi tanah secara nyata dengan data yang tercatat dalam administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum hak atas tanah akibat perubahan fisik objek hak serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fisik objek hak tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan hilangnya atau hapusnya hak atas tanah. Sepanjang objek tanah masih dapat diidentifikasi dan hubungan hukum dengan pemegang hak masih dapat dipertahankan, perubahan tersebut pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui pemeliharaan data, pengukuran kembali, atau rekonstruksi batas. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya konstruksi hukum yang membedakan perubahan fisik objek hak dengan hilangnya objek hak agar administrasi pertanahan tetap sesuai dengan kondisi aktual serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak.

Uji Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital dalam Perjanjian Elektronik Berdasarkan Asas Keseimbangan

Achamd Ronaldi — 2026-10-20

Perkembangan transaksi digital mendorong penggunaan perjanjian elektronik yang pada umumnya berbentuk perjan-jian baku dan memuat klausula pembatasan tanggung jawab yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik serta penerapan asas keseimbangan sebagai dasar pengujian keabsahannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab dalam transaksi digital tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan mengenai transaksi elektronik. Namun, pengaturannya belum memberikan batasan yang secara khusus dan komprehensif mengatur klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik. Berdasarkan asas keseimbangan, klausula pembatasan tanggung jawab dapat
dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan hak konsumen, tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya, tidak mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen, serta tidak menempatkan konsumen pada posisi yang secara tidak wajar dirugikan. Sebaliknya, klausula yang mengecualikan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan, menghilangkan hak konsumen atas ganti rugi, atau membebankan seluruh risiko transaksi kepada konsumen bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan ketentuan perlindungan konsumen. Dengan demikian, asas keseimbangan dapat digunakan sebagai parameter untuk menguji kewajaran dan keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen yang proporsional

Urgensi Pelindungan Hukum Kopi Jolong Sebagai Komoditas Ekonomi Unggulan Kabupaten Pati

Deny Puspitasari — 2026-10-20

Kopi Jolong merupakan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Pati dengan karakteristik cita rasa unik, namun rentan terhadap eksploitasi pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, mengkaji urgensi perlindungan hukum, dan merumuskan strategi hukum ideal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi komoditas tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Kabupaten Pati masih bersifat makro-administratif dan belum terdaftar dalam skema Indikasi Geografis (IG). Kekosongan hukum ini membuat komoditas sangat rentan terhadap eksploitasi pasar hulu-hilir, sehingga tidak memberikan keuntungan yang optimal bagi tingkat kesejahteraan masyarakat petani. Keberadaan instrumen hukum memiliki urgensi krusial untuk melindungi hak ekonomi komunal, menjamin kepastian investasi, dan menegakkan kedaulatan aset daerah. Penelitian ini merekomendasikan model strategi hukum integratif berbasis enam pilar: pendaftaran sertifikasi IG melalui MPIG, penyusunan Perda komoditas unggulan, penguatan koperasi produsen, insentif fiskal hilirisasi, pembentukan Komite Tata Kelola lintas sektor, dan penerapan sistem ketertelusuran digital berbasis kode QR. Implikasi penelitian menuntut Pemerintah Kabupaten Pati segera mengesahkan regulasi protektif demi menjamin keadilan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat petani maupun daerah secara umum.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum

Henny Saida Flora — 2026-10-20

Peningkatan tindak pidana siber di Indonesia belum diimbangi perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Penelitian ini menganalisis arsitektur normatif perlindungan korban kejahatan siber, mengidentifikasi hambatan penegakannya, dan merumuskan model penguatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dimensi yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dua perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025, serta rezim perlindungan saksi dan korban. Hasil penelitian menunjukkan arsitektur normatif tampak lengkap tetapi terputus pada rantai pemulihan: undang-undang siber berwatak pengendalian konten dan pemidanaan pelaku, hak subjek data sukar ditagih karena otoritas pengawas belum berdiri, sedangkan restitusi digantungkan pada pemidanaan pelaku. Hambatan tersebar pada tiga lapisan sistem hukum, yaitu substansi yang kabur dan berkekosongan, struktur yang terbatas kapasitas forensik dan koordinasinya, serta budaya hukum yang ditandai pelaporan rendah dan praktik menyalahkan korban. Penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum terintegrasi yang bertumpu pada empat pilar aktor dan tiga fase perlindungan, dengan kebaruan berupa penempatan penyedia layanan digital dan keuangan sebagai pemikul kewajiban kehati-hatian yang dapat dituntut pengguna.

Redefining “Compelling Reasons” in Marriage Dispensation under Indonesian Marriage Law: Legal Certainty and Child Protection

Sutriani Sutriani — 2026-10-20

This study examines the conceptual boundaries of the phrase “compelling reasons” (or “urgent reasons”) in marriage dispensation as the central issue in determining whether deviations from the legal age requirement for marriage may still be justified within the framework of child protection and legal certainty. The issue is significant because the ambiguous meaning of the phrase may broaden the scope of exceptions, generate multiple interpretations, and ultimately weaken the function of age restrictions in the family law system. This is a normative legal study that draws on primary, secondary, and tertiary legal materials to identify the meaning, limits, and interpretive direction of the phrase in the practice of marriage law. The study finds that “compelling reasons” should not be understood merely as ordinary social grounds or family pressure, but rather as an extraordinary circumstance in which no other reasonable option remains, and it must be assessed in close relation to the best interests of the child, adequate evidence, and the objectives of legal protection. The novelty of this article lies in its affirmation that the conceptual boundary of compelling reasons must be placed within its nature as an emergency instrument that is valid only when applied restrictively, so that marriage dispensation remains an exceptional mechanism and does not become a means of normalizing child marriage. The implication of this study is the importance of establishing clearer and more measurable normative parameters so that the application of marriage dispensation becomes more consistent, legal certainty is better ensured, and child protection remains the primary orientation.

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di PT Mondrad Kecamatan Rumbai Pesisir

Satriono — 2026-10-20

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun di Kecamatan Rumbai Pesisir serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian dengan hak dan kewajiban para pihak serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap pihak PT Mondrad dan masyarakat pemilik kebun. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian meliputi tahap pra-perjanjian dan kesepakatan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyelesaian pembayaran. Pelaksanaannya belum optimal karena sebagian masyarakat kurang memahami isi perjanjian, tidak dilibatkan dalam penentuan isi perjanjian baku, terbatasnya komunikasi, kurangnya transparansi mengenai potongan biaya operasional, serta adanya perbedaan penilaian terhadap kualitas buah kelapa sawit. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan transparansi, penerapan itikad baik, keterlibatan yang seimbang, serta kejelasan mengenai harga, kualitas, penimbangan, dan pembayaran untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Dual Interpretations of State Financial Loss Audit Authority between the Constitutional Court and the Prosecutor’s Office in Corruption Law Enforcement

Sri Rahayu — 2026-10-20

This study examines the dualism of the interpretation of the authority of state loss audits between the Constitutional Court and the Prosecutor’s Office in the enforcement of corruption crimes. The main problem lies in the difference in the meaning of the authority of institutions that have the right to calculate, determine, and prove state losses as an element of corruption. The research aims to analyze the construction of dualism of interpretation, explain its impact on the fragmentation of legal certainty, and formulate a model for harmonization of audit authority in accordance with the principles of constitutional supremacy and the effectiveness of corruption eradication. The method used is normative legal research with legislative, conceptual, case, historical, and comparative approaches. The results of the study show that the Constitutional Court places the Financial Audit Board as the holder of constitutional authority in determining state losses, while the Prosecutor’s Office uses a functional approach that allows the use of BPKP and APIP audits in the evidentiary process. These differences in interpretation cause inconsistency in evidentiary standards, the position of audit evidence, and legal certainty in corruption cases. This study offers a Harmonization Model for the Constitutional Interpretation of State Loss Audit Authority that distinguishes the functions of identifying, calculating, determining, and proving state losses proportionately. This model places the BPK as the holder of constitutional legitimacy, the BPKP/APIP as the investigative auditor, the Prosecutor’s Office as the controller of criminal evidence, and the judge as the final examiner of all evidence.

Status Keperdataan dan Kepastian Pemenuhan Insentif Pengemudi Ojek Online sebagai Mitra Platform Digital

Siti Umi Haniah — 2026-10-20

Perkembangan platform digital telah mengubah hubungan bisnis, termasuk dalam layanan ojek online, yang umumnya menempatkan pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital serta kepastian hukum pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi dalam perspektif hukum bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra secara formal bersumber dari perjanjian kemitraan elektronik yang sah dan mengikat berdasarkan hukum perjanjian. Namun, penggunaan kontrak baku dan dominasi perusahaan platform digital menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Pemenuhan insentif secara formal juga bersumber dari perjanjian kemitraan, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum secara substantif karena terdapat ketidakjelasan mekanisme, perubahan kebijakan secara sepihak, keterbatasan transparansi, dan rendahnya prediktabilitas hak ekonomi pengemudi. Penelitian ini menawarkan penguatan transparansi, keseimbangan kontraktual, pemberitahuan atas perubahan insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil tanpa menghilangkan fleksibilitas bisnis platform digital.

Classifying Armed Non-State Actors in National Security Governance: A PRISMA-Based Systematic Literature Review of Competing Classification Frameworks

Muhamad Idris — 2026-10-20

This study systematically examines how armed non-state actors (ANSAs) are classified within national security governance and what legal and policy consequences follow from competing classification frameworks. A Systematic Literature Review was conducted following the PRISMA 2020 protocol, using the Scopus database and a three-block Boolean search that combined actor terms, classification terms, and governance terms. Eligibility was restricted to English-language, peer-reviewed journal articles published between 2010 and 2026 that explicitly analyze armed non-state actors in relation to at least one of five dimensions: governance practices, institutionalization, criminalpolitical hybridization, securitization, or state capacity. Of 451 records identified, 85 were retained for retrieval, 74 were assessed in full text, and 63 articles were included in a theory-informed narrative synthesis. The findings reveal no dominant or unified classification model. The literature is instead distributed across five competing frameworks: governance-oriented or quasi-state actor approaches (28.6%), terrorism-based approaches (23.8%), criminal or hybrid criminal models (19.0%), non-international armed conflict or IHL-based perspectives (15.9%), and state-capacity or limited-statehood frameworks (12.7%). These frameworks differ not in the empirical behavior they observe but in their classificatory criteria, normative foundations, applicable legal regimes, and institutional consequences: governanceoriented studies privilege de facto authority and institutionalization; terrorism and criminal frameworks privilege threat prevention and prosecutorial mechanisms; IHL-based approaches privilege the organization threshold and the legality of force; and state-capacity models treat classification as relationally conditioned by areas of limited statehood. On this basis, the study proposes a multidimensional governance-sensitive framework structured along four analytical dimensions, namely organizational institutionalization, exercised governance capacity, the nature of the articulated political claim, and state capacity as a contextual moderator. Read jointly rather than sequentially, these dimensions generate a classificatory profile rather than a single label, allowing legal qualification and institutional response to be derived from observable attributes instead of from the disciplinary entry point of the analyst.

Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Likuidasi PT Tunas Jaya Tamamas Berdasarkan Putusan Pengadilan dan Implementasinya terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum

Rizki Tri Handayani — 2026-10-20

Pembatalan pembubaran Perseroan Terbatas yang telah memasuki tahap likuidasi menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembatalan pembubaran PT Tunas Jaya Tamamas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt serta akibat hukumnya terhadap status badan hukum perseroan dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung penelitian empiris sebagai pelengkap. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pembubaran didasarkan pada tidak dilaksanakannya kewajiban likuidator sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan pengadilan tidak secara otomatis mengubah status perseroan dalam SABH, tetapi menjadi dasar pelaksanaan RUPS untuk mengaktifkan kembali perseroan. Selanjutnya, pemegang saham mengajukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat kepada AHU. Setelah pemeriksaan administratif, AHU membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan menghapus data pembubaran dari SABH sehingga perseroan kembali tercatat aktif. Penelitian menemukan kekosongan norma mengenai mekanisme pemulihan status badan hukum setelah pembubaran dicatat dalam SABH.

Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT

Askolani Jasi — 2026-10-10

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem Online Single Submission (OSS), ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan, perizinan berusaha, AUPB, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perizinan melalui OSS tetap merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus memenuhi prinsip legalitas dan AUPB. Pertimbangan hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta penggunaan kewenangan secara tepat dalam pencabutan perizinan. Putusan yang membatalkan pencabutan PKKPRL dan memerintahkan pemulihan melalui OSS menunjukkan fungsi PTUN sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Putusan ini juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum dan AUPB.

Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Dodi Irama — 2026-10-10

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran konstitusi terhadap presidential threshold melalui studi komparatif ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 53/PUUXV/2017 menempatkan presidential threshold sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang, sedangkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa keberadaan presidential threshold, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari penekanan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan stabilitas pemerintahan menuju perlindungan hak politik, kedaulatan rakyat, kesetaraan, rasionalitas, dan keterwakilan. Implikasinya, Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperlukan rekonstruksi mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menjamin kesetaraan partai politik serta tetap menjaga efektivitas sistem presidensial tanpa menghidupkan kembali presidential threshold dalam bentuk lain.

Pengawasan Legislatif terhadap Pelayanan Publik: Studi Yuridis Empiris Efektivitas DPRD Kota Payakumbuh pada PDAM Tirta Sago

Toa Libra — 2026-10-10

Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pengelolaan air minum dengan realitas pelayanan di lapangan. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan air bersih yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional. Namun, masyarakat Kota Payakumbuh masih mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Tirta Sago, seperti air yang hanya mengalir beberapa jam dalam sehari dan gangguan aktivitas akibat pasokan air yang tidak lancar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptifanalitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap PDAM Tirta Sago belum optimal karena masih bersifat reaktif dan seremonial serta belum dilakukan secara substantif dan preventif. DPRD juga belum memanfaatkan instrumen pengawasan, seperti hak angket dan hak interpelasi, secara maksimal. Efektivitas pengawasan masih terhambat oleh belum optimalnya faktor kelembagaan dan penegakan hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta belum adanya dukungan regulasi yang disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan.

Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk Pencegahan Maladministrasi: Perspektif Hukum Administrasi Negara

Septiara Elvionita — 2026-10-10

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang merepresentasikan tanggung jawab negara kesejahteraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pangan dan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan Program MBG dalam perspektif hukum administrasi negara, mengidentifikasi potensi maladministrasi berdasarkan standar pelayanan publik, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola yang berorientasi preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis; bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Program MBG tidak semata bersumber dari penyimpangan prosedur administratif, melainkan juga dari belum terintegrasinya standar pelayanan publik dengan koordinasi kelembagaan, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi yang dibangun atas lima pilar, yaitu standar pelayanan, koordinasi kelembagaan, pengawasan berlapis, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Model ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang berkarakter kompleks dan lintas kelembagaan.

The Effectiveness of Highway Code Enforcement in a Resource-Constrained Setting: The Case of Dili City, Timor-Leste

Emilio Dos Santos — 2026-10-10

Effective motor vehicle regulation is critical for public safety, yet it faces severe challenges in resource-constrained settings like Dili, Timor-Leste. This study evaluates the effectiveness of Highway Code (Decreto-Lei n.º 6/2003) enforcement in the city. Employing a qualitative empirical legal research approach, data were collected via nonparticipant observation and semi-structured interviews with Traffic Police, road users, and officials, then analyzed using thematic analysis. Findings reveal a stark systemic imbalance: only 78 Traffic Police personnel are tasked with regulating over 40,000 daily vehicles. This severe human resource deficit, compounded by deteriorating physical infrastructure and manual control systems, forces reactive policing. Consequently, it erodes procedural justice, leading to widespread public non-compliance and a weak road safety culture. The study demonstrates that conventional manpower expansion alone is insufficient to bridge this enforcement gap. Instead, a “technological leapfrogging” strategy—specifically the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)—coupled with data-driven deployment and targeted civic education, is essential. This integrated approach is crucial to bypass resource limitations, restore legal legitimacy, and foster a sustainable culture of road safety in Dili.

Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Umum Berdasarkan Teori Keadilan: Studi Kasus di Kabupaten Boyolali

Khabib Asnawi — 2026-10-10

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan melindungi hak masyarakat atas lingkungan sehat dan mengendalikan dampak tembakau di ruang publik. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2022 tentang KTR melalui perspektif teori keadilan John Rawls, hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan dokumentasi di fasilitas publik Boyolali, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut secara normatif telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan konstitusi. Namun, implementasinya belum optimal akibat kesenjangan antara norma dan praktik, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan sanksi, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Model Implementasi Kolaboratif KTR Berbasis Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Efektivitas Hukum. Model ini menekankan penguatan kelembagaan, pengawasan konsisten, penyediaan sarana, partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Diharapkan model ini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat perlindungan hak atas kesehatan dalam kerangka negara hukum demokratis.

Indonesia’s Special Sovereign Bond Regime: Balancing Investor Protection, AML Risk, and Tax Transparency Standards

Ritki Wijaya — 2026-10-10

This study examines the tension between investor protection and money laundering risks within Indonesia’s regulatory framework for special debt instruments, particularly in the implementation of Patriot Bonds and Merah Putih Bonds. The central issue concerns the granting of legal protection for the purchase of such special debt instruments, which may potentially restrict criminal prosecution, civil claims, the use of data as a basis for tax assessment, and the use of evidence in judicial proceedings. This study aims to analyze whether such protection can still be regarded as a legitimate investment policy instrument or whether it risks creating a safe harbor for non-transparent funds, thereby conflicting with anti-money laundering principles and tax transparency. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. The legal materials examined include laws and regulations governing finance, taxation, money laundering offenses, as well as international standards established by the Financial Action Task Force (FATF) and principles of tax transparency. The analysis is conducted qualitatively through systematic and prescriptive interpretation to assess the compatibility of the regulatory framework governing special debt instruments with the principles of the rule of law, accountability, and financial system integrity. The findings demonstrate that investor protection is necessary to enhance market confidence; however, excessively broad protection may weaken law enforcement, tax oversight, and the prevention of money laundering. This study concludes that the regulatory regime for special debt instruments should incorporate risk-based safeguards to maintain their attractiveness to investors without compromising transparency, accountability, and legal certainty.

The Gray Area of Employment Relationship in The Gig Economy and The Direction of Labor Law Reform

Adila Azani — 2026-10-10

This study aims to analyze why the labor regulatory framework in Indonesia has not been able to provide legal certainty and protection for gig workers and formulates directions for labor law reform. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using statutory, conceptual, and comparative legal analyses to assess the compatibility of existing legal norms with digital labor practices. The novelty of this study lies in its substantive interpretation of legal relations in the gig economy, emphasizing the factual fulfillment of employment relationship elements rather than the formal designation of partnership status. The findings show that Indonesia’s labor regulations remain predominantly designed for conventional employment relationships, leaving gig workers without sufficient legal recognition and social protection. Accordingly, labor law reform should encompass the redefinition of employment relationships in the Labor Law, recognition of gig workers as workers based on the substance of their working relationship, expansion of social security through the Wage Earner Scheme, stronger state oversight of algorithmic management, broader occupational safety and health protection covering digital and psychosocial risks, and the establishment of adaptive implementing regulations capable of keeping pace with technological innovation and the digital economy.

Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Skema Ponzi Pengelolaan Keuangan Haji

Faqih Zuhdi Rahman — 2026-10-10

Jutaan orang di Indonesia yang mendaftar haji memiliki masa tunggu dengan rata-rata 20 tahun. Dana jemaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diakumulasikan mencapai Rp170 triliun. BPKH secara konsisten memberikan subsidi yang sangat besar kepada jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. Subsidi tersebut bersumber dari pendapatan hasil investasi proses bisnis di BPKH untuk menutup kenaikan biaya haji akibat inflasi. Namun, nilai manfaat tersebut didistribusikan kepada jemaah haji tunggu melalui akun virtual dengan nominal yang sangat kecil, sehingga memicu kesenjangan dan ketidakadilan. Tata kelola keuangan haji menyerupai skema Ponzi, di mana jemaah haji tunggu mensubsidi jemaah haji yang berangkat terlebih dahulu. Hal ini berpotensi menjadi bom waktu akibat efek domino ketidakadilan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Ijtima’ Ulama VIII Tahun 2024 menetapkan fatwa bahwa tata kelola penggunaan nilai manfaat untuk subsidi jemaah lain tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian hukum yuridis normatif ini bertujuan menganalisis tata kelola keuangan haji serta kontribusi kebijakan pengelolaan dana haji yang mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan syariah.

Analisis Legitimasi Yudisial terhadap Putusan PTUN Semarang dalam Konflik Agraria Proyek Strategis Nasional Wadas

Vera Tio Humica Rajagukguk — 2026-10-10

Penelitian ini menganalisis benturan antara kewenangan negara dan hak konstitusional warga dalam konflik agraria Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Wadas, melalui kajian kritis terhadap Putusan PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Penelitian hukum normatif ini menguji ratio decidendi hakim berdasarkan prinsip rechtsstaat, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh pengujian legalitas formal, sehingga perlindungan hak konstitusional masyarakat belum memperoleh porsi yang seimbang. Penggunaan diskresi pemerintah yang belum mengoptimalisasi Asas Kecermatan dan Keterbukaan berpotensi menggeser prinsip rule of law menjadi rule by law, yang berisiko mengarah pada karakteristik machtsstaat. Sebagai kebaruan, penelitian ini menawarkan model Three-Tier Judicial Review yang mengintegrasikan uji legalitas, uji proporsionalitas, dan uji iktikad baik. Kerangka analisis ini dirancang untuk memperkuat legitimasi yudisial, menjamin keadilan substantif, serta mencegah dominasi kekuasaan eksekutif dalam penyelesaian sengketa PSN, sehingga peradilan tata usaha negara dapat bertransformasi menjadi pengawal hak konstitusional yang responsif.