IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM

ANALISIS PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS AKUISISI TOKOPEDIA OLEH TIKTOK SHOP)

2025-10-10T18:59:22+07:00

Akuisisi Tokopedia oleh TikTok Shop memunculkan kekhawatiran atas potensi praktik monopoli dan ketimpangan struktur pasar dalam sektor ekonomi digital yang tengah berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses akuisisi tersebut dilihat dari perspektif persaingan usaha, dan bagaimana peran lembaga pengawas persaingan dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengawas persaingan menjalankan fungsi strategis dalam menilai dampak pasar dari transaksi akuisisi yang melibatkan entitas besar di sektor teknologi dan perdagangan elektronik. Dalam kasus ini, lembaga tersebut memberikan persetujuan bersyarat dengan menetapkan lima poin utama, termasuk larangan penyalahgunaan posisi dominan, kebebasan promosi lintas platform, dan perlindungan terhadap pelaku UMKM. Temuan ini menunjukkan adanya upaya aktif negara dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah eksklusi terhadap pesaing kecil. Dampaknya, pengawasan yang efektif tidak hanya melindungi struktur persaingan yang sehat, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi ekonomi serta menjamin keberlangsungan pelaku usaha kecil dalam ekosistem digital nasional yang kompetitif.

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN PRANK

2025-10-21T20:51:49+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria konten yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten prank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap norma hukum positif, asas, dan teori hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa konten prank di Indonesia memenuhi unsur tindak pidana, antara lain pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), kekerasan seksual non-fisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022, pidana 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar), laporan palsu (Pasal 220 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), pencemaran nama baik (Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, pidana 9 bulan dan/atau denda Rp10 juta), serta penghinaan (Pasal 315 KUHP, pidana 4 bulan 2 minggu dan/atau denda Rp4.500).

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LOMBOK TIMUR

2025-10-21T20:44:29+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Lombok Timur serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Maraknya peredaran narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial, sehingga memerlukan tindakan yang efektif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, yang bersifat deskriptif, datanya bersumber dari data lapangan wawancara dengan pihak kepolisian Lombok Timur (primer), dan data kepustakaan (sekunder), dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepolisian berperan aktif dalam pencegahan melalui sosialisasi di sekolah, pemerintahan, masyarakat, kerjasama antar lembaga, serta kerjasama dengan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti, banyak pengguna narkotika yang sekaligus menjadi pengedar, kurangnya partisipasi masyarakat, terbatasnya alat deteksi dan teknologi, anggran tidak seimbang, serta luasnya wilayah Lombok Timur. Diperlukannya peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara institusi hukum dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara komprehensif.

KRIMINALISASI BRIBERY ACT IN PRIVATE SECTOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

2025-10-10T18:07:03+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kriminalisasi Bribery Act In Private Sector sebagai Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Suap di sektor swasta merupakan bentuk tindak pidana di Indonesia namun belum ada peraturan hukum positif yang mengatur secara masif dan mampu untuk mempidana pelaku suap di sektor swasta, hal ini telah menimbulkan kekosongan hukum. Dampak yang dapat disebabkan oleh adanya tindak pidana di sektor swasta sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yaitu terganggunya aktivitas pasar dengan adanya persaingan tidak sehat menjadi urgensi penting perlunya aturan yang mampu mengakomodir tindak pidana suap di sektor swasta. Indonesia telah mengelompokan tindak pidana suap menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001) namun tidak mampu untuk menjerat pelaku suap di sektor swasta. Indonesia perlu menyesuaikan hukum pidana nasional dengan ketentuan UNCAC khususnya Pasal 21 UNCAC. Dengan melakukan formulasi kebijakan hukum pidana melalui perumusan unsur pasal tentang suap sektor swasta ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Lembaga Anti-Korupsi dengan membentuk Direktorat Investigasi Financial Sektor Swasta untuk mendukung penanganan kasus suap di sektor swasta di masa yang akan datang.

PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM RANGKA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI KOTA MATARAM)

2025-10-10T18:58:51+07:00

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia khususnya di Kota Mataram sering terjadi sehingga berbagai kebijakan diterapkan untuk menanggulangginya salah satunya yaitu penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ETLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan pendekatan perundang- undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Cose Approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan AIPTU Ekowiyono dan AIPTU Anak Agung Sugih selaku staf penegakan hukum (GAKKUM) Ditlantas Polda NTB, sementara data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan kebijakan lalu lintas dalam penerapan ETLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE di Kota Mataram secara umum mampu meningkatkan penegakan hukum lalu lintas dengan mendeteksi berbagai pelanggaran seperti tidak memakai helm dan tidak memakai sabuk pengaman. Sistem ini juga membantu mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga meminimalkan peluang terjadinya pungutan liar. Namun, penerapan ETLE masih menghadapi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal seperti surat tilang tidak sampai kepada orang yang tepat, prosedur penyelesaian tilang eletronik yang rumit, terbatasnya jenis pelanggaran yang terdeteksi kamera ETLE, penyebaran kamera CCTV yang belum merata, lemahnya pengawasan awal, kendala identifikasi, hambatan teknis dan tidak dapat mendeteksi pelanggaran sabuk pengaman yang menggunakan kaca gelap. Selain hambatan internal adapun hambatan eksternal yakni ketidaksiapan pengguna jalan terhadap sistem ETLE, sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, dan hambatan sosial dan masyarakat.