
ANALISIS YURIDIS MEDIASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI IKATAN NOTARIS INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.69916/iuris.v3i1.233Keywords:
mediasi, kementerian hukum, dualisme kepemimpinan, ikatan notaris indonesiaAbstract
Dualisme kepemimpinan di dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengganggu kestabilan dan profesionalisme notaris di Indonesia. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, peran mediasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi penting sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi Kementerian Hukum dalam penyelesaian konflik dualisme organisasi INI serta hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur yang berkaitan dengan mediasi dan hukum organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi Kementerian Hukum memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik, meskipun terdapat beberapa hambatan terkait dengan perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas mediasi agar lebih efektif dalam meredam konflik di masa depan.
Downloads
References
Buku:
Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. Makalah Disampaikan dalam Forum
Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Jurnal:
Adjie, H., & Sumayyah, D. (2015). Thematic Interpretation of Indonesian Notary Law Based on Law Number 2
of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions.
Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat
akta tanah. ADIL: Jurnal Hukum, 7(1), 36-56.
NURHIDAYATI, R. (2012). Peranan notaris untuk melakukan penemuan hukum dalam pembuatan akta
dikaitkan dengan sikap netral notaris dalam kode etik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.
Parwata, I. W., & Rahmi, N. (2021). Peran PPAT dalam pembuatan PPJB yang sah dan efektif. Jurnal Hukum
Tanah, 12(4), 77-85.
Putra, F., & Anand, G. (2018). Perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan atas penyuluhan hukum
oleh notaris. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 8(2), 105-116.
Suryani, A. (2016). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pelaksanaan tugas notaris sesuai kode etik.
Doctoral dissertation, Sebelas Maret University.
Web:
Hukumonline. (2024). 3 Kesepakatan Penyelesaian Konflik di Tubuh Ikatan Notaris Indonesia. Diakses dari
Tabloid Lugas. (2024, Oktober). Kemenkumham Pecah Menjadi Empat Bagian: Ini Penjelasannya. Diakses dari https://www.tabloidlugas.com/2024/10/kemenkumham-pecah-menjadi-empat-bagian-ini-penjelasan-menteri-hukum.html.
Downloads
Published
Scite Metrics
Altmetric
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Fauzan Haviz, Yulizar Yakub

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Most read articles by the same author(s)
- Asi Nanda Viona, Yulizar Yakub, ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA YANG DIBUATNYA DI HADAPAN PARA PENGHADAP , IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM: Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025