ANALISIS YURIDIS MEDIASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI IKATAN NOTARIS INDONESIA

Authors

  • Fauzan Haviz Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
  • Yulizar Yakub Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DOI:

https://doi.org/10.69916/iuris.v3i1.233

Keywords:

mediasi, kementerian hukum, dualisme kepemimpinan, ikatan notaris indonesia

Abstract

Dualisme kepemimpinan di dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI)   mengganggu kestabilan dan profesionalisme notaris di Indonesia. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, peran mediasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi penting sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi Kementerian Hukum dalam penyelesaian konflik dualisme organisasi INI serta hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur yang berkaitan dengan mediasi dan hukum organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi Kementerian Hukum memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik, meskipun terdapat beberapa hambatan terkait dengan perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas mediasi agar lebih efektif dalam meredam konflik di masa depan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku:

Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. Makalah Disampaikan dalam Forum

Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

Jurnal:

Adjie, H., & Sumayyah, D. (2015). Thematic Interpretation of Indonesian Notary Law Based on Law Number 2

of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions.

Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat

akta tanah. ADIL: Jurnal Hukum, 7(1), 36-56.

NURHIDAYATI, R. (2012). Peranan notaris untuk melakukan penemuan hukum dalam pembuatan akta

dikaitkan dengan sikap netral notaris dalam kode etik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris. Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.

Parwata, I. W., & Rahmi, N. (2021). Peran PPAT dalam pembuatan PPJB yang sah dan efektif. Jurnal Hukum

Tanah, 12(4), 77-85.

Putra, F., & Anand, G. (2018). Perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan atas penyuluhan hukum

oleh notaris. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 8(2), 105-116.

Suryani, A. (2016). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pelaksanaan tugas notaris sesuai kode etik.

Doctoral dissertation, Sebelas Maret University.

Web:

Hukumonline. (2024). 3 Kesepakatan Penyelesaian Konflik di Tubuh Ikatan Notaris Indonesia. Diakses dari

https://www.hukumonline.com/berita/a/3-kesepakatan-penyelesaian-konflik-di-tubuh-ikatan-notaris-indonesia-lt676ad1bde4449?page=2.

Tabloid Lugas. (2024, Oktober). Kemenkumham Pecah Menjadi Empat Bagian: Ini Penjelasannya. Diakses dari https://www.tabloidlugas.com/2024/10/kemenkumham-pecah-menjadi-empat-bagian-ini-penjelasan-menteri-hukum.html.

Downloads

Published

2025-04-28

PlumX Metrics

Scite Metrics

Altmetric

How to Cite

Haviz, F., & Yulizar Yakub. (2025). ANALISIS YURIDIS MEDIASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI IKATAN NOTARIS INDONESIA. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM, 3(1), 25–30. https://doi.org/10.69916/iuris.v3i1.233

Issue

Section

Articles