
ALUR PENGADAAN TANAH DALAM URGENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DOI:
https://doi.org/10.69916/iuris.v1i1.41Keywords:
Ganti Rugi, Kepentingan Umum, Konsinyasi, Pengadaan TanahAbstract
Pengadaan tanah untuk pembangunan adalah untuk kepentingan umum Kegiatan Pengadaan Tanah Ditentang Pembayaran Kompensasi Kepada mereka yang membebaskan tanah, bangunan, tanaman dan hal-hal lain dalam kaitannya dengan tanah. Kegiatan tersebut seringkali menimbulkan masalah di masyarakat ketika sengketa pengadaan tanah sering disebabkan untuk kepentingan umum Karena ketidaksepakatan dalam menentukan harga kompensasi termasuk yaitu Diwajibkan oleh para pihak, baik ditentukan oleh pemerintah Penetapan harga sepihak, dan penerima manfaat properti Ini tidak adil. itulah dasarnya menulis makalah untuk memperbaiki masalah sehingga tidak terjadi lagi Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Maka Harus Jenis, dasar, dan metode keputusan kompensasi internal diketahui Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Downloads
References
Abbas, S. (2011). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Media Grafika.
GAW / MU. (2016). Permasalahan dan Solusi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktu. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt574fdd38584f7/permasalahan-dan-solusi-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-infrastruktur
Hallauw, D. K., Matuankotta, J. K., & Uktolseja, N. (2020). Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon. Sasi, 26(1), 111. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256
Ikromah, N. (2022). Update Proyek Flyover Krian, Terlihat Warga Mulai Kosongkan dan Bongkar Bangunan. Warta Sidoarjo. https://www.google.com/amp/s/wartasidoarjo.pikiran-rakyat.com/kabar- delta/amp/pr-1814044298/update-proyek-flyover-krian-terlihat-warga-mulai- kosongkan-dan-bongkar-bangunan
Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. Sasi, 22(2), 52–66. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/168/79
PP Nomor 36. (2005). Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Demographic Research, 1, 4–7.
RI, B. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. Demographic Research, 1, 4–7.
S, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers.
Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Perspektif, 21(3), 188. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588
Swela, A. G. (2017). Analisis Dampak Pembebasan Tanah Dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pembangunan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus. Journal of Politic and Government Studies, 6(No. 2 (2017)), 1–10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/15951
Downloads
Published
Scite Metrics
Altmetric
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Elvira Indi Rachmawati, Mega Ayu Ningtyas, Evita Junaida , Itsni Lu’Luil Maknun , Laili Besta Kasihana, Ayu Amelia Putri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Most read articles by the same author(s)
- Fran's Hidayatulloh, Mega Ayu Ningtyas, Thorico Syifa Ardiansyach , Wildan Maulana , Rohmatullah, Bima Bachtiar , CACAT HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH , IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM: Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023