Implementasi Kolaborasi Multisektor Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika Eks-Aparat Kepolisian (Studi Kasus di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar)

Abstract

Penanggulangan jaringan narkotika yang melibatkan mantan anggota kepolisian menghadirkan tantangan khusus karena karakteristik pelaku dapat memengaruhi pola deteksi, pertukaran informasi, dan koordinasi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kolaborasi multisektor Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan jaringan narkotika eks-aparat di Nagari Saruaso, Kabupaten Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam mekanisme pencegahan dan deteksi dini, serta didukung oleh bahan hukum dan dokumen yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, pembagian fungsi, mekanisme penyampaian informasi, dan keterbatasan kewenangan masing-masing aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian melalui deteksi dini, komunikasi masyarakat, dan penyampaian informasi awal, sedangkan Pemerintah Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan memperkuat pengawasan sosial dan ketahanan masyarakat. Namun, kolaborasi belum sepenuhnya adaptif karena terdapat batas kewenangan yustisial Bhabinkamtibmas, asimetri informasi, kerentanan keamanan informasi dan personel, kekhawatiran masyarakat dalam melaporkan informasi, serta belum optimalnya mekanisme eskalasi dan integrasi informasi. Penelitian ini menawarkan Asymmetric Hybrid-Policing Model yang menekankan pembagian fungsi berdasarkan kapasitas, kewenangan, dan tingkat risiko untuk menghubungkan deteksi berbasis komunitas dengan fungsi investigasi dan penindakan kepolisian secara lebih adaptif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kepastian hukum.