Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT
DOI:
https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.651Keywords:
AUPB, OSS, Perizinan Berusaha, Perlindungan Hukum, Ratio DecidendiAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem Online Single Submission (OSS), ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan, perizinan berusaha, AUPB, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perizinan melalui OSS tetap merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus memenuhi prinsip legalitas dan AUPB. Pertimbangan hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta penggunaan kewenangan secara tepat dalam pencabutan perizinan. Putusan yang membatalkan pencabutan PKKPRL dan memerintahkan pemulihan melalui OSS menunjukkan fungsi PTUN sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Putusan ini juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum dan AUPB.
Downloads
References
/G/2025/Ptun.Jkt. 2024. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/Pa.Prob.
Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, Illa Amanda Nur Asih. 2021. “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian.” Ratio Decidendi. 07:473–86. Doi: 10.2307/J.Ctv1q69vhw.
Chandra, Febrian, Muhammad Azri, Rizki Apriadi Bahri, And Tiara Ananda. 2025. “Pembuktian Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Sebagai Dasar Gugatan Di Ptun.” Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum 3(2):269–84. Doi: 10.70308/Adagium.V3i2.114.
Dewi, Risna, Helen Priyanti, Ti Aisyah, And Muhammad Hasyem. 2025. “Implementasi E-Government Berbasis Online Single Submission (Oss) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital.” Jurnal Pemerintahan Dan Politik 10(3):579–93. Doi: 10.36982/Jpp.V10i3.5340.
Duri, Ropiko, Bachtari Alam Hidayat, And Rika Destiny Sinaga. 2024. “Proach ( Oss Rba ) Based Approach ( Oss Rba ).” Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan 8(2):103–15.
Ewi Suyani, And Nafis Laelatullaena. 2024. “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (Oss) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Tanjung Pinang.” Repeater : Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan 2(2):40–49. Doi: 10.62951/Repeater.V2i2.46.
Fachrial Ikhsan, Dewi Sulastri2. 2025. “Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial.” Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum 2(2):1–16. Doi: 10.15575/Qanuniya.V2i2.1796.
El Fajri, Muhammad Reza, And Sri Juni Woro Astuti. 2024. “Efektivitas Sistem Perizinan Online Oss Rba (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik.” Jisp (Jurnal Inovasi Sektor Publik) 4(1):60–71. Doi: 10.38156/Jisp.V4i1.227.
Hasniah, Devi Supusepa. 2020. “Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2(1):12–29.
Hilmi Himawan, Mohammad, Saartje Sarah Alfons, Reny Heronia Nendissa, Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tatat Usaha Negara, Renny Heronia Nendissa, And Corresponding Author. 2022. “Lisensi Creative Commons Atribusi-Noncommercial 4.0 Internasional Pattimura Legal Journal Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi.” Pattimura Legal Journal 1(1):60–65.
Islami, Syafiq Ijlal, Muhamad Giosefi, And H. Isep H. Insan, Sh.,Mh. 2024. “Ratio Decidendi Putusan Ptun Nomor 25/G/2015/Ptun-Mdn Dalam Pengujian Wewenang Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.” Interdisciplinary Explorations In Research Journal 2(2):982–93. Doi: 10.62976/Ierj.V2i2.596.
Mayasari, Dita Nur. 2025. “Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (Oss).” Media Hukum Indonesia (Mhi) 3(3):344–50.
Mika Anwarita Pakpahan, And Irmanjaya Thaher. 2026. “Online Single Submission (Oss) Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi : Analisis Atas Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Perizinan Di Era Digital.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan 4(3):17299–310. Doi: 10.31004/Jerkin.V4i3.4763.
Mudhoffar, Khosyi, Aldri Frinaldi, And Roberia Roberia. 2024. “Implementasi Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” Polyscopia 1(3):107–12. Doi: 10.57251/Polyscopia.V1i3.1360.
Nur, Sri, And Hari Susanto. 2021. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia.” Administrative Law And Governance Journal 4(3):459–70.
Permasyarakatan, D. I. Lembaga, And Ezra Tambunan. 2022. “Penerapan Asas-Asas Umum.” 23(2):253–71.
Ritonga, Joni Sandri, Rahma Fitri, Amelia Hasibuan, Annisa Putri Sinaga, M. Fazli, Vressilia Witama, Faiz Putra, Ramadhan Lubis, And Nadilah Andini. 2025. “Application Of General Principles Of Good Governance In State.” Case Law-Journal Of Law 6(1):1–12.
Sanjoyo, Seto, Sapriani Sapriani, Agus Setiawan, And Salma Suroyya. 2020. “Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi.” Borneo Law Review 4(1):64–78. Doi: 10.35334/Bolrev.V4i1.1397.
Sansone, Carlo, And Giancarlo Sperlí. 2022. “Legal Information Retrieval Systems: State-Of-The-Art And Open Issues.” Information Systems 106(10). Doi: Https://Doi.Org/10.1016/J.Is.2021.101967.
Sari, Hikma Dian. 2022. “Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik.” Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 20.
Sari, Indah. 2025. “Legality Of The General Principles Of Good Governance In Taking Discretional Actions By The Government.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 15(02):20.
Thineza Ardea Pramesti, Roida Thufaila Azizah, Wahyu Nurbayzura, Krisna Azim Permana, Nafisa Dean Putri Aqila, Intan Sulistyowati, Tuhfatul Ahbab, Ayu Setyorini, Gagas Pandu Khrisna, Safida Febriani, And Chrystia Aji Putra. 2022. “Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar.” Patikala: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2(1):385–92. Doi: 10.51574/Patikala.V2i1.479.
Downloads
Published
Scite Metrics
Altmetric
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Askolani Jasi, Dodi Irama
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Most read articles by the same author(s)
- Dodi Irama, Askolani Jasi, Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 , IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM: Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026 (In Progress)
menu
Keywords
-
25
-
25
-
23
-
22
-
22
