Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran konstitusi terhadap presidential threshold melalui studi komparatif ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 53/PUUXV/2017 menempatkan presidential threshold sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang, sedangkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa keberadaan presidential threshold, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari penekanan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan stabilitas pemerintahan menuju perlindungan hak politik, kedaulatan rakyat, kesetaraan, rasionalitas, dan keterwakilan. Implikasinya, Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperlukan rekonstruksi mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menjamin kesetaraan partai politik serta tetap menjaga efektivitas sistem presidensial tanpa menghidupkan kembali presidential threshold dalam bentuk lain.