Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Illicit Enrichment di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia dan Guatemala Amerika Tengah

Abstract

Korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama karena mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menelusuri dan memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Salah satu kesenjangan hukum yang signifikan adalah belum adanya pengaturan khusus dan komprehensif mengenai illicit enrichment, meskipun Indonesia memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan illicit enrichment di Indonesia serta merumuskan model hukum yang tepat untuk penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum illicit enrichment dan unexplained wealth di Australia dan Guatemala sebagai referensi pengembangan model di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan illicit enrichment diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset, menangani peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara sah, serta memperluas jangkauan penegakan hukum korupsi terhadap pejabat publik, pelaku sektor swasta, dan pihak yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana. Indonesia dapat mengadopsi unsur relevan dari mekanisme unexplained wealth Australia dan kerangka illicit enrichment Guatemala dengan menyesuaikannya terhadap sistem hukum Indonesia. Model yang ditawarkan menggunakan pendekatan hukum pidana berdasarkan prinsip ultimum remedium dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan ekonomis.