Penegakan Kejahatan Lingkungan Melalui Fungsi PerangkatPeradilan Pidana dan Lembaga Adat (Studi Pada Majelis KramaDesa Kabupaten Lombok Utara)

Abstract

Kejahatan lingkungan hidup di daerah menghadapi keterbatasan pendekatan peradilan pidana formal yang cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan kerusakan ekologis. Di Kabupaten Lombok Utara, Majelis Krama Desa (MKD) merupakan lembaga kemasyarakatan berbasis adat yang memiliki legitimasi sosial dalam menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dan lingkungan melalui norma awig-awig. Penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis eksistensi MKD dalam penyelesaian masalah hukum di Kabupaten Lombok Utara; dan kedua, menganalisis bentuk serta potensi penegakan kejahatan lingkungan melalui fungsi MKD dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta studi terhadap peraturan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKD memiliki kedudukan kelembagaan yang nyata dan telah terbentuk di 34 dari 43 desa di Kabupaten Lombok Utara sampai dengan tahun 2025. Ruang penyelesaian MKD meliputi tindak pidana ringan dan delik aduan, perkara perdata, serta sengketa adat yang difasilitasi melalui perundingan, mediasi, dan mekanisme penyelesaian berbasis adat. Dalam konteks lingkungan, MKD berpotensi memperkuat pencegahan dan pemulihan ekologis melalui awig-awig, musyawarah adat, dan sanksi yang berorientasi pada pemulihan. Namun, belum terdapat mekanisme integrasi yang jelas antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diperlukan model integrasi komplementer berbasis restorative justice yang mempertahankan kewenangan formal negara sekaligus memperkuat peran MKD dalam pemulihan ekologis dan ketertiban sosial di tingkat lokal.