Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Likuidasi PT Tunas Jaya Tamamas Berdasarkan Putusan Pengadilan dan Implementasinya terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum

Abstract

Pembatalan pembubaran Perseroan Terbatas yang telah memasuki tahap likuidasi menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembatalan pembubaran PT Tunas Jaya Tamamas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt serta akibat hukumnya terhadap status badan hukum perseroan dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung penelitian empiris sebagai pelengkap. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pembubaran didasarkan pada tidak dilaksanakannya kewajiban likuidator sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan pengadilan tidak secara otomatis mengubah status perseroan dalam SABH, tetapi menjadi dasar pelaksanaan RUPS untuk mengaktifkan kembali perseroan. Selanjutnya, pemegang saham mengajukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat kepada AHU. Setelah pemeriksaan administratif, AHU membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan dan menghapus data pembubaran dari SABH sehingga perseroan kembali tercatat aktif. Penelitian menemukan kekosongan norma mengenai mekanisme pemulihan status badan hukum setelah pembubaran dicatat dalam SABH.