Peran Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Penguatan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif: Analisis Empiris di Kota Bandung

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif mempunyai posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena menggabungkan kewirausahaan dengan kreativitas, inovasi, pengetahuan, teknologi, dan kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum pembangunan ekonomi dalam penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif serta mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum dan kondisi empiris UMKM di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan memanfaatkan data empiris sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu, artikel jurnal, publikasi pemerintah, dokumen kebijakan, dan pemberitaan terverifikasi. Analisis dilakukan melalui reduksi, kategorisasi, triangulasi, dan perbandingan law in books dengan law in action. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen regulasi, fasilitasi, pemberdayaan, perlindungan, dan koordinasi. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menghasilkan akses dan kapasitas yang merata dalam pembiayaan, literasi keuangan, pemasaran, digitalisasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan kolaborasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi tidak semata-mata disebabkan ketiadaan norma, tetapi juga keterbatasan kapasitas, informasi, akses, dan koordinasi. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis perspektif hukum pembangunan ekonomi dengan temuan empiris UMKM kreatif di Bandung melalui model Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration (RCAPC). Model ini menempatkan regulasi sebagai fondasi, kapasitas sebagai penggerak, akses sebagai sarana, perlindungan sebagai pengaman, dan kolaborasi sebagai mekanisme keberlanjutan untuk membangun UMKM kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.