Aspek Administratif dan Yuridis sebagai Dasar Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek administratif dan yuridis dalam pendaftaran serta pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, dengan fokus pada Putusan Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis
terhadap peraturan pertanahan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan sertifikat tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat dan pemenuhan prosedur administrasi, tetapi juga oleh kebenaran data fisik, data yuridis, validitas alas hak, dan kesesuaian penguasaan tanah di lapangan. Meskipun sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, kedudukannya tidak mutlak dan tetap dapat dikoreksi apabila terbukti
mengandung cacat hukum. Analisis terhadap putusan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi menunjukkan pentingnya membedakan cacat tindakan administrasi pertanahan dari sengketa kepemilikan yang bersumber pada hubungan keperdataan. Temuan ini menegaskan bahwa penentuan karakter sengketa berpengaruh terhadap pemilihan forum penyelesaian yang tepat. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan kerangka analisis dua tahap, yaitu
identifikasi sumber sengketa dan penentuan forum penyelesaian berdasarkan isu hukum yang dominan. Pengujian melalui Peradilan Tata Usaha Negara relevan ketika sengketa menyangkut legalitas keputusan administrasi pertanahan, sedangkan konflik yang memerlukan penentuan hak kepemilikan berdasarkan alas hak keperdataan perlu diselesaikan melalui peradilan umum sesuai karakter tuntutannya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan verifikasi data fisik dan yuridis, pemeriksaan riwayat penguasaan, integrasi data pertanahan, serta konsistensi identifikasi isu hukum oleh lembaga peradilan untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan keadilan substantif.