Monetisasi Sanksi Adat dalam Penetapan Living Law: Analisis Batas Nilai Denda Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2025

Abstract

Pengakuan hukum adat sebagai living law dalam sistem hukum pidana nasional diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Namun, ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2025 menetapkan bahwa pemenuhan kewajiban adat perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II, yakni paling banyak Rp10.000.000,00. Ketentuan normatif tersebut menimbulkan persoalan fundamental mengenai keseimbangan antara kepastian hukum positif, keadilan komunal, perlindungan hak masyarakat adat, serta karakter hukum adat yang kontekstual dan dinamis. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan nilai sanksi adat serta implikasi yuridisnya terhadap nilai restoratif dan keberlanjutan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi nominal secara kaku berpotensi mereduksi sanksi adat yang kaya dimensi sosial, spiritual, simbolik, dan restoratif menjadi sebatas ukuran moneter, sekaligus memicu kesenjangan antara pengakuan formal negara dan keberlakuan sosial hukum adat. Temuan ini mengonfirmasi kecenderungan weak legal pluralism ketika pengakuan hukum adat tetap teralienasi dalam batas-batas yang ditentukan secara unilateral oleh hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan contextual and proportional recognition sebagai model pengaturan yang mampu mempertahankan kepastian hukum dan perlindungan hak individu tanpa mengikis otonomi masyarakat adat, fungsi restoratif, serta nilai-nilai kearifan lokal. Model ini menekankan penilaian sanksi berbasis konteks sosial, proporsionalitas, dan kesepakatan komunitas dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.