Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Rehabilitasi dan Pemulihan Perilaku Anak Penyalahguna Narkotika melalui Mekanisme Diversi di Kabupaten Sumenep

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan pemulihan perilaku anak penyalahguna narkotika melalui mekanisme diversi di Kabupaten Sumenep, dengan perhatian khusus pada pembinaan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Utara dan keberlanjutan pengawasan setelah kesepakatan diversi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiolegal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi serta pembinaan anak. Data dianalisis secara tematik dengan menghubungkan temuan lapangan, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, dan teori yang relevan pada lokasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pesantren menyediakan pembinaan sosial dan keagamaan melalui rutinitas terstruktur, pendampingan, dan pembiasaan perilaku positif. Dokumentasi lembaga melaporkan sekitar 70 persen anak menyelesaikan program, sedangkan 30 persen belum menuntaskan pembinaan. Angka tersebut menggambarkan penyelesaian program menurut catatan lembaga, bukan bukti keberhasilan klinis rehabilitasi. Hambatan yang ditemukan mencakup kesulitan sebagian anak beradaptasi dengan disiplin pembinaan serta keputusan keluarga membawa anak pulang sebelum program selesai. Temuan utama penelitian ialah adanya kesenjangan koordinasi dan pemantauan setelah penyerahan anak kepada lembaga pembinaan, sehingga perkembangan anak, dukungan keluarga, rujukan kesehatan, dan persiapan reintegrasi belum terhubung secara konsisten. Penelitian ini mengusulkan Model Diversi Rehabilitatif Kolaboratif yang menghubungkan Pembimbing Kemasyarakatan, pesantren, keluarga, Badan Narkotika Nasional, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Model tersebut menekankan pemantauan berkala, pencatatan perkembangan, mekanisme rujukan, dan evaluasi reintegrasi sosial. Penguatan koordinasi diperlukan agar diversi tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi mendukung pembinaan yang berkelanjutan, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.