Tinjauan Hukum terhadap Faktor Pengetahuan, Prosedur, dan Dukungan Pemerintah dalam Keberhasilan Pendaftaran Merek UMKM atas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, pendaftaran merek masih menjadi tantangan sehingga pelaku usaha rentan menghadapi sengketa dan kehilangan identitas merek. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Pengetahuan Hukum Merek, persepsi terhadap kompleksitas prosedur, persepsi biaya, dan dukungan pemerintah membentuk keputusan UMKM untuk mendaftarkan merek. Penelitian ini juga mengeksplorasi alasan faktor-faktor yang seharusnya mempermudah pendaftaran justru dapat menghambat pelaku usaha dalam menyelesaikan proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen dengan melibatkan pelaku UMKM, pendamping dan konsultan kekayaan intelektual, serta perwakilan pemerintah. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh pengalaman dari pelaku usaha yang telah maupun belum mendaftarkan merek. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan pengodean terbuka, aksial, dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Hukum Merek, literasi digital, dan pengalaman usaha merupakan faktor pendorong utama keputusan pendaftaran merek. Namun, pemahaman prosedur yang lebih mendalam justru dapat mengungkap kompleksitas administratif, termasuk klasifikasi barang dan jasa, kelengkapan dokumen, serta tahapan pemeriksaan, sehingga menghambat atau menunda pengajuan. Persepsi biaya bukan pertimbangan utama bagi sebagian besar informan. Dukungan pemerintah telah diatur secara nasional, tetapi akses dalam praktiknya bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah dan belum dirasakan secara merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal lebih menonjol dibandingkan faktor eksternal dalam membentuk keputusan pendaftaran merek. Oleh karena itu, penguatan literasi kekayaan intelektual dan digital, penyediaan panduan prosedural yang jelas, serta perluasan pendampingan menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pendaftaran merek di Indonesia.