Uji Keabsahan Klausula Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Digital dalam Perjanjian Elektronik Berdasarkan Asas Keseimbangan

Abstract

Perkembangan transaksi digital mendorong penggunaan perjanjian elektronik yang pada umumnya berbentuk perjan-jian baku dan memuat klausula pembatasan tanggung jawab yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula pembatasan tanggung jawab pelaku usaha digital dalam perjanjian elektronik serta penerapan asas keseimbangan sebagai dasar pengujian keabsahannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pembatasan tanggung jawab dalam transaksi digital tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan mengenai transaksi elektronik. Namun, pengaturannya belum memberikan batasan yang secara khusus dan komprehensif mengatur klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik. Berdasarkan asas keseimbangan, klausula pembatasan tanggung jawab dapat
dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan hak konsumen, tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya, tidak mengalihkan seluruh risiko kepada konsumen, serta tidak menempatkan konsumen pada posisi yang secara tidak wajar dirugikan. Sebaliknya, klausula yang mengecualikan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan, menghilangkan hak konsumen atas ganti rugi, atau membebankan seluruh risiko transaksi kepada konsumen bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan ketentuan perlindungan konsumen. Dengan demikian, asas keseimbangan dapat digunakan sebagai parameter untuk menguji kewajaran dan keabsahan klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian elektronik guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen yang proporsional