Rekonstruksi Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Akibat Perubahan Fisik Objek Hak Dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia

Abstract

Kepastian hukum hak atas tanah sangat berkaitan dengan kejelasan mengenai subjek, objek, dan data pertanahan yang menjadi dasar hubungan hukum antara pemegang hak dan tanah. Perubahan fisik objek hak, seperti perubahan batas, luas, bentuk, atau posisi tanah, dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi tanah secara nyata dengan data yang tercatat dalam administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum hak atas tanah akibat perubahan fisik objek hak serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fisik objek hak tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan hilangnya atau hapusnya hak atas tanah. Sepanjang objek tanah masih dapat diidentifikasi dan hubungan hukum dengan pemegang hak masih dapat dipertahankan, perubahan tersebut pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui pemeliharaan data, pengukuran kembali, atau rekonstruksi batas. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya konstruksi hukum yang membedakan perubahan fisik objek hak dengan hilangnya objek hak agar administrasi pertanahan tetap sesuai dengan kondisi aktual serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak.